Pasuruan, Pojok Kiri — Payung Madinah di kawasan Alun-Alun Kota Pasuruan kembali menjadi sorotan. Belum genap berusia 10 tahun, ikon kota tersebut disebut sudah berulang kali mengalami trouble.
Persoalan semakin menarik karena sebelumnya muncul informasi bahwa konstruksi Payung Madinah memiliki garansi hingga 10 tahun. Namun di sisi lain, Pemkot Pasuruan tetap mengalokasikan anggaran pemeliharaan setiap tahun.
Pada 2025, anggaran pemeliharaan disebut mencapai sekitar Rp360 juta untuk 12 unit, sebelum efisiensi menjadi Rp180 juta. Sementara 2026 kembali disiapkan sekitar Rp175–180 juta.
Pertanyaannya sederhana: Jika masih dalam masa garansi, mengapa APBD harus terus mengeluarkan anggaran pemeliharaan?
Tentu anggaran tersebut belum tentu bermasalah. Namun publik berhak mengetahui secara transparan apa saja yang diperbaiki, komponen mana yang masuk garansi, serta berapa kerusakan yang seharusnya menjadi tanggung jawab rekanan.
Jangan sampai terjadi tumpang tindih: rekanan memiliki kewajiban garansi, tetapi APBD justru kembali dibebani biaya perbaikan.
Media Pojok Kiri mendorong Pemkot Pasuruan membuka dokumen kontrak, klausul garansi, riwayat kerusakan, hingga rincian penggunaan anggaran pemeliharaan Payung Madinah.
Sebab yang dipersoalkan bukan sekadar payung yang trouble, tetapi bagaimana uang rakyat dikelola untuk merawat aset yang seharusnya masih mendapatkan perlindungan garansi.
Garansi 10 tahun jangan hanya menjadi angka di atas kertas. Publik menunggu penjelasan dan transparansi.(Tri/yus)
