Pasuruan, Pojok Kiri – Dugaan skandal rekrutmen tenaga outsourcing di RSUD dr. Soedarsono Kota Pasuruan kini berubah menjadi gelombang kemarahan publik. Informasi yang berkembang menyebut jumlah korban diduga mencapai ratusan orang dengan nilai uang yang disetor bervariasi mulai Rp900 ribu hingga jutaan rupiah.
Kasus ini menjadi perhatian serius karena para korban merupakan masyarakat pencari kerja yang berharap mendapat pekerjaan di rumah sakit milik pemerintah daerah, namun justru diduga dimintai sejumlah uang oleh pihak penyedia outsourcing.
Di tengah memanasnya persoalan tersebut, berbagai elemen aktivis mulai angkat suara dan meminta Wali Kota Pasuruan tidak tinggal diam.
Ketua Pantura Bersatu, Salum, menegaskan bahwa Pemerintah Kota Pasuruan harus bertanggung jawab atas kegaduhan yang terjadi di lingkungan institusi pemerintah.
"Ini bukan persoalan kecil. Korbannya disebut ratusan orang dan uang yang diduga terkumpul nilainya fantastis. Wali Kota tidak boleh diam. Harus ada tanggung jawab moral dan langkah nyata untuk menyelesaikan persoalan ini," tegas Salum, Minggu (10/5/2026).
Menurutnya, meskipun proses perekrutan dilakukan pihak ketiga, rumah sakit daerah tetap berada di bawah naungan pemerintah kota sehingga pengawasan tidak bisa dilepaskan begitu saja.
"Jangan sampai publik melihat pemerintah cuci tangan. Karena kejadian ini berlangsung di lingkungan rumah sakit pemerintah," katanya.
Salum juga menyoroti rentetan polemik yang terus menghantam Pemerintah Kota Pasuruan belakangan ini.
"Mulai dari mutasi Sekda yang kontroversial, rangkap tiga jabatan pejabat, hingga dugaan rekrutmen bermasalah. Ini membuat masyarakat bertanya-tanya, sebenarnya pemerintahan ini sedang baik-baik saja atau tidak?" ujarnya.
Kritik keras sebelumnya juga disampaikan Ketua LSM AGTIB, Samsul Arifin. Ia menilai dugaan pungutan terhadap pencari kerja merupakan persoalan serius yang tidak boleh dianggap remeh.
"Kalau benar masyarakat pencari kerja dimintai uang jutaan rupiah, ini sudah keterlaluan. Pemerintah dan aparat penegak hukum harus bergerak cepat. Jangan sampai rakyat kecil terus menjadi korban," tegas Samsul.
Senada, Ketua LSM Gardapura, H. Faisol, menilai kasus tersebut semakin memperlihatkan lemahnya pengawasan dan tata kelola birokrasi di Kota Pasuruan.
"Masalah muncul terus tanpa henti. Publik pasti mulai kehilangan kepercayaan kalau pemerintah tidak segera bertindak tegas," kata H. Faisol.
Sementara itu, Direktur RSUD dr. Soedarsono, dr. Adi, sebelumnya menegaskan bahwa proses perekrutan tenaga outsourcing sepenuhnya dilakukan oleh pihak ketiga, yakni PT Outsourcing Cakrawala Cita Satnusa.
"Perekrutan tenaga outsourcing murni dilakukan pihak ketiga. Rumah sakit tidak terlibat dalam penerimaan maupun pengambilan uang," jelas dr. Adi.
Namun penjelasan tersebut belum mampu meredam kemarahan masyarakat. Sebab publik menilai pemerintah daerah tetap memiliki tanggung jawab dalam melakukan pengawasan terhadap perusahaan rekanan yang bekerja di lingkungan instansi pemerintah.
Kini tekanan publik semakin kuat. Wali Kota Pasuruan didesak segera turun tangan, membuka fakta sebenarnya, dan memastikan para korban mendapatkan kejelasan serta perlindungan hukum.
Sebab satu pertanyaan kini terus menggema di tengah masyarakat:
Apakah Pemerintah Kota Pasuruan masih mampu menjaga kepercayaan publik, atau justru sedang tenggelam dalam carut marut skandal yang terus bermunculan? (Tri/Yus)
