Pasuruan, Pojok Kiri
Dampak kebijakan pemangkasan dana Transfer ke Daerah (TKD) mulai dirasakan di tingkat desa. Di kabupaten Pasuruan, penurunan alokasi Dana Desa (DD) rata-rata mencapai 70%, menciptakan "turbulensi fiskal" di pedesaan dan membuat para kepala desa pasrah dan mengencangkan ikat pinggang. Kondisi tersebut terjadi hampir merata di seluruh desa.
Kepala Desa Kejapanan kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan, Randi Saputra, mengungkapkan penurunan signifikan itu dipicu kebijakan pemerintah pusat yang memangkas dana Transfer ke Daerah (TKD), ditambah kewajiban pengalokasian anggaran untuk program Koperasi Desa Merah Putih.
“ ADD dan Dana Desa benar-benar terjun bebas,” kata Randi, kepada awak media Pojok Kiri, Senin (11/5/2026).
Akibat keterbatasan anggaran dan perubahan kebijakan dari pusat, pemerintah desa yang dipimpinnya tersendat seperti pembangunan area Lumbung Pangan Nusantara.
Sesuai janji Randi kalau tahun 2025 akan di buka rumah makan lumbung pangan Nusantara. Namun apa daya di saat pengajuan anggaran untuk menyelesaikan pembangunan tersebut, kena aturan baru, sebagian besar anggaran desa, kata Rendi, habis terserap untuk belanja yang telah diatur ketat oleh regulasi.
Ada banyak perubahan ketentuan untuk penyertaan modal BUMDes terutama ketahanan pangan semua desa, karena Koperasi merah putih diakhir tahun semua. Ketika ada 2 program di dalam satu ini, itu yang jadi skala prioritas yang di dahulukan.
"Skala prioritas itu yang skala nasional, yang menjadi prasyarat. Mangkanya yang didahulukan, ketahanan pangan yang di kelola BUMDes. Kalau dulu tidak masuk, pisah, tapi insyaallah ditahun ini. "Tandas Randy.
Masih menurut Randy, apalagi berkaitan dengan KDMP yang masih belum ada kejelasan. "Jadi ada beberapa anggaran itu yang ditahan. Kita kawatir KDMP itu butuh anggaran untuk operasional, Itu yang menyebabkan tahun kemarin yang sudah saya anggarkan tidak bisa dan jadi Silpa ditahun ini. "Lanjutnya.
Dirinya tetap optimis bisa menyelesaikan proyek pembangunan yang tersendat tersebut bisa dilanjutkan. Tahun 2026 adalah tahun taruhan terakhir dirinya harus bisa tuntaskan pembangunan, karna tahun 2027 anggarannya terserap untuk Pilkades dan pemilihan BPD. Ia tak ingin di akhir jabatannya ada pembangunan yang tidak tuntas.
" Kami tidak putus asa, target kita tahun ini harus kelar. Insyaallah kita usahakan, karena memang itu semua peninggalan saya, kalau kita upayakan ditahun 2027, itu tidak mungkin, karena anggaran dipakei untuk Pilkades, belumlagi anggaran untuk pembentukan BPD."ungkapnya.
Randy menegaskan kalau kedepan dirinya tidak akan maju lagi sebagai kepala desa, untuk itu dirinya tidak mau ngasi peninggalan yang kurang baik, Ia ingin mengakhiri jabatannya sebagai kepala desa dengan husnul khatimah (akhir yang baik).
"Saya sendiri juga tidak mau ngasi peninggalan yang kurang baik, meskipun dengan anggaran yang terbatas, saya ingin diakhir jabatan saya lainding jabatan dengan Husnul khotimah. "Ujarnya.
"Tahun ini kita upayakan kelar semua, termasuk KDMP, dan lain-lainnya dengan segala upaya, kita perjuangkan semaKita coba dengan segala keterbatasan anggaran. "Pungkasnyaksimal mungkin dan sebaik mungkin. "Ucapnya.
Randy akan berupaya menyelesaikan persoalan-persoalan pembangunan yang belum selesai, target utamanya, menyelesaikan yang belum terselesaikan dengan baik.
"Kita coba dengan segala keterbatasan anggaran. "Pungkasnya. (Syafi'i/yus)
