PASURUAN, pojok kiri Perwakilan warga dan tokoh masyarakat Desa Kedungringin, Kecamatan Beji, kembali mendatangi kantor Pemerintahan Kabupaten Pasuruan untuk menggelar audiensi terkait bencana banjir tahunan yang tak kunjung usai. Warga menuntut aksi nyata tahun ini, menolak sekadar janji-janji manis birokrasi yang kerap menguap tanpa realisasi, Rabu (08/04/2026).
Ketua Forum DAS Wrati, Henry Sulfianto (Henry Londo), menegaskan bahwa penyebab banjir di wilayahnya sebenarnya sudah teridentifikasi dengan jelas, namun penanganannya selalu terbentur pada ego sektoral dan izin kewenangan.
Dalam audiensi tersebut, Henry memaparkan tiga titik lemah yang menjadi penyebab utama meluapnya air ke pemukiman warga setiap musim penghujan:
Tanggul Rendah: Kapasitas tanggul yang ada tidak mampu menahan debit air sehingga sering meluber.
Jembatan Penghambat: Struktur jembatan yang terlalu rendah menghalangi arus air dan menjadi tempat tersangkutnya sampah.
Penyumbatan dan Pendangkalan: Sungai Wrati membutuhkan normalisasi menyeluruh karena lebar sungai yang sudah tidak ideal.
“Ini penyebab banjir yang sudah kami petakan bertahun-tahun; tanggul rendah, jembatan yang menghambat arus, dan kurang lebarnya Sungai Wrati. Kami ingin tahun ini ada langkah konkret,” tegas Henry Londo.
Perangkat desa setempat, Wagiono, menambahkan bahwa dirinya sudah menyuarakan kondisi ini sejak awal menjabat. Namun, alasan klasik mengenai "kewenangan pengelolaan sungai" oleh Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Provinsi Jawa Timur selalu menjadi tameng pemerintah untuk menunda perbaikan.
“Lingkungan kami terendam berminggu-minggu setiap tahun. Kami butuh penanganan secepatnya, tapi selalu terkendala status sungai yang berada di bawah wewenang provinsi,” keluh Wagiono.
Kepala Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi Kabupaten Pasuruan, Sarinah Rostief, menyatakan bahwa pihaknya akan memasukkan aspirasi warga Kedungringin ke dalam daftar prioritas penanggulangan bencana tahun ini.
Meski demikian, Sarinah menegaskan bahwa keputusan akhir terkait pembangunan dan penganggaran tetap berada di tangan kepala daerah. “Permasalahan ini akan kami bahas kembali secara teknis, namun keputusan tetap dipusatkan oleh Bupati nantinya,” ucap Sarinah.
Warga dan pengelola DAS Wrati juga memberikan rekomendasi keras agar pengelolaan anak sungai Wrati dikembalikan dari BBWS Provinsi Jawa Timur ke Pemerintah Kabupaten Pasuruan. Menurut mereka, birokrasi di tingkat provinsi terlalu lamban dalam merespons darurat bencana di tingkat lokal.
“Kalau pengelolaan Sungai Wrati dikelola langsung oleh Pemkab, koordinasi dan penanganan darurat saat terjadi sumbatan atau kerusakan tanggul bisa jauh lebih cepat tanpa harus menunggu prosedur panjang dari provinsi,” pungkasnya.(Yus)
