PASURUAN ,pojok kiri Inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) GM FKPPI Kota Pasuruan di lokasi pembangunan Koperasi Merah Putih (KMP), Kelurahan Sebani, kecamatan Gadingrejo, berlangsung tegang. Sidak ini bertujuan untuk mengawasi kualitas pengerjaan proyek yang diduga tidak memenuhi spesifikasi teknis, Rabu (08/04/2026) pagi.
Ketua GM FKPPI Kota Pasuruan, Ayi Suhaya, S.H., didampingi anggota, tokoh pemuda dan masyarakat setempat, menemukan sejumlah kejanggalan di lapangan. Namun, suasana sempat memanas saat salah seorang perwakilan pihak proyek mencoba mengintimidasi massa dengan membawa-bawa nama petinggi institusi Polri.
Di lokasi proyek, seorang pria bertopi merah bernama Salman menemui dan berargument dalam jalannya sidak dengan nada arogan. Ia mengklaim sebagai kerabat dari perwira menengah di kesatuan Brimob untuk menggertak para aktivis.
"Jangan berteriak-teriak, tanya saya dulu. Bapak saya AKBP (menyebut nama), Kepala Detasemen 2 Brimob," cetus Salman di hadapan massa. Tak hanya itu, ia juga melemparkan tanggung jawab komunikasi kepada pihak lain tanpa identitas yang jelas.
Merespons hal tersebut, Ayi Suhaya tidak gentar. Ia menegaskan bahwa kehadirannya bersama masyarakat dilindungi undang-undang sebagai bentuk pengawasan publik.
"Kami berdiri di atas hak kami. Kami tidak menghalangi pembangunan, tapi kami minta transparansi! Mana gambar sketsanya? Mana SPK-nya? Jangan main bangun saja tanpa menghargai warga wilayah di sini. Jika tidak sesuai spek, masyarakat yang rugi," tegas Ayi sembari menunjukkan berkas kepada aparat TNI-Polri yang berjaga.
Usai meredam ketegangan di lokasi, Ayi Suhaya memberikan keterangan pers. Ia menekankan bahwa pembangunan KMP adalah program pusat di bawah arahan Presiden Prabowo Subianto yang harus dijalankan dengan integritas tinggi.
Ayi menyoroti dugaan penyunatan anggaran yang berdampak buruk pada kualitas bangunan. Ia menyebut anggaran awal sekitar Rp1,5 miliar, namun yang turun ke lapangan diduga hanya sekitar Rp285 juta.
"Presiden Prabowo sudah memerintahkan untuk memberantas korupsi sampai ke akarnya. Rakyat dan lembaga masyarakat diminta mengawal program ini dari pusat sampai daerah. Di sini kita lihat, papan nama proyek tidak ada, SPK tidak jelas, molen pun tidak ada. Ini membahayakan! Kalau konstruksinya tidak kuat, bangunan ini rawan roboh saat ditempati nanti," paparnya dengan nada keras.
GM FKPPI meminta penghentian sementara aktivitas pembangunan hingga dilakukan mediasi resmi dan adanya kejelasan mengenai hak-hak wilayah serta spesifikasi teknis yang benar.
"Kami akan melaporkan temuan ini. Pihak Agrinas di pusat yang bertanggung jawab harus tahu kondisi di daerah. Kami ingin program Presiden ini sukses di seluruh Indonesia tanpa ada rakyat yang dirugikan oleh oknum-oknum yang mencari keuntungan pribadi," pungkas Ayi.(Khu/yus)
