PASURUAN PojokKiri.com — Besarnya angka Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Kota Pasuruan tahun anggaran 2025 memicu gelombang kritik pedas dari aktivis dan tokoh masyarakat. Wakil Gubernur LSM LIRA Jawa Timur, Ayi Suhaya, S.H didampingi tokoh pemuda Zainul, secara terbuka mengecam kegagalan Pemerintah Kota Pasuruan dalam menyerap anggaran yang dinilai justru mengorbankan kesejahteraan rakyat, Rabu (22/04/2026).
Ayi Suhaya menyoroti angka SILPA sebesar Rp 95,37 miliar yang mengendap, serta kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) hingga Rp 219,21 miliar yang dianggap tidak dibarengi dengan program kreativitas dan strategi pembangunan yang pro-rakyat.
Kritik paling tajam yang dilemparkan Ayi Suhaya adalah dugaan adanya motif di balik tidak terserapnya anggaran fantastis tersebut. Ia mencurigai dana tersebut sengaja "diendapkan" oleh oknum pejabat demi keuntungan pribadi melalui bunga bank.
"Uang sebesar Rp 95,37 miliar ini apa ada oknum pejabat yang menampung untuk didepositokan? Tujuannya apa? Patut diduga untuk mendapatkan bunga. Jika setahun, berapa keuntungan dari bunga itu? Ini harus dianalisis oleh Aparat Penegak Hukum (APH)," tegas Ayi Suhaya dengan nada geram.
Ia mendesak agar pihak Kepolisian, Kejaksaan, hingga KPK turun tangan mengusut tuntas fenomena pengendapan anggaran ini hingga ke akar-akarnya.
Menurut Ayi, besarnya SILPA merupakan bukti nyata bahwa Walikota, Wakil Walikota, Sekda, hingga jajaran Kepala Dinas (OPD) tidak kompeten dalam menjalankan tugas. Padahal, uang tersebut seharusnya bisa digunakan untuk mengentaskan kemiskinan dan menciptakan lapangan kerja.
"Kita lihat angka pengangguran dan kemiskinan di Kota Pasuruan masih merajalela. Sayangnya, laporan dari bawah hanya 'Asal Bapak Senang' (ABS). Seharusnya dana itu bisa dipakai untuk hibah UMKM, membantu anak yatim, serta menggratiskan layanan kesehatan dan pendidikan secara total," tambahnya.
Selain masalah anggaran umum, Ayi Suhaya juga menyoroti nasib para atlet Kota Pasuruan yang diduga menjadi korban pembohongan publik. Ia menyebut janji bonus juara satu sebesar Rp 30 juta hanya terealisasi Rp 10 juta, serta janji pengangkatan sebagai pegawai yang hingga kini hanya menjadi "angin surga".
"Padahal dana SILPA yang besar itu bisa dipergunakan untuk meningkatkan prestasi anak muda agar SDM Kota Pasuruan menjadi cerdas," ujarnya.
Menutup pernyataannya, Ayi Suhaya memberikan peringatan keras kepada Walikota, Wakil Walikota, hingga Sekda Kota Pasuruan. Ia menegaskan bahwa jika mereka tidak mampu menjalankan roda pemerintahan yang pro-rakyat, maka mengundurkan diri adalah jalan yang paling terhormat.
"Jika Anda tidak mampu menjalankan kebijakan yang pro-rakyat, tidak bisa mengayomi dan menampung aspirasi masyarakat, silakan mengundurkan diri! Kota Pasuruan butuh pemimpin yang kreatif, inovatif, dan punya hati untuk rakyat, bukan yang sekadar menyimpan uang di bank," pungkasnya. (Chu/Yus)
