PASURUAN, pojok kiri Kemarahan aktivis dan tokoh pemuda di Kota Pasuruan meledak. Setelah tiga minggu surat audiensi terkait nasib atlet berprestasi diabaikan tanpa kejelasan, GM-FKPPI Kota Pasuruan bersama tokoh pemuda resmi melayangkan surat audiensi kedua yang dibarengi teguran keras kepada Pemerintah Kota Pasuruan, Selasa (07/04/2026).
Langkah ini tidak main-main. Surat tersebut juga ditembuskan langsung kepada Kapolres Pasuruan Kota melalui Kasat Intelkam sebagai sinyal pengawalan ketat terhadap jalannya proses penyampaian aspirasi rakyat yang dinilai tersumbat.
Kritik Pedas Fenomena "3D"
Tokoh pemuda Kota Pasuruan, Toga Thomas, menegaskan bahwa sikap diam otoritas terkait terhadap surat yang dikirimkan sejak sebelum Lebaran lalu adalah bentuk pengabaian nyata terhadap amanah konstituen.
"Fungsi mereka adalah perpanjangan tangan rakyat. Jangan hanya menerapkan prinsip '3D': Datang, Duduk, Diam... lalu cair! Rakyat butuh jawaban nyata, bukan aksi bungkam seribu bahasa," tegas Toga Thomas dengan nada geram saat memberikan keterangan pers.
Ketua GM-FKPPI Kota Pasuruan, Ayi Suhaya, S.H., menuntut transparansi total dalam audiensi mendatang di DPRD Kota Pasuruan. Ia menegaskan tidak akan menoleransi absennya tiga sosok kunci yang memegang kebijakan anggaran olahraga di Kota Pasuruan. Ayi mewajibkan kehadiran:
Wali Kota Pasuruan
Kepala Dispora (Kadispora) selaku leading sector.
Ketua KONI Kota Pasuruan
"Jika Wali Kota dan Kadispora tidak hadir, maka kami anggap mereka sebagai pengkhianat aspirasi rakyat. Jika tidak mampu mengurus pemuda dan atlet berprestasi, lebih baik bersikap gentleman: Mundur saja!" tambah Ayi Suhaya.
Persoalan utama yang memicu gejolak ini adalah dugaan ketidakjelasan sisa anggaran atau bonus bagi atlet yang telah mengharumkan nama Kota Pasuruan. Para aktivis menilai para atlet telah "dikibuli" dengan janji-janji manis yang tak kunjung terealisasi secara utuh.
Muncul tudingan bahwa pencairan dana dilakukan setengah hati. Alasan sisa anggaran yang masih menunggu Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) dinilai oleh GM-FKPPI hanya sebagai alibi birokrasi untuk menunda hak finansial para atlet.
“Negara ini merdeka karena gerakan pemuda. Sangat ironis jika di Kota Pasuruan, atlet yang sudah berjuang mati-matian justru harus 'mengemis' haknya sendiri. Jangan sampai mereka dikorbankan oleh birokrasi yang lamban dan tidak transparan,” pungkas Ayi.
GM-FKPPI mengancam akan mengerahkan massa dalam jumlah lebih besar jika audiensi kedua ini kembali menemui jalan buntu. Mereka mendesak pemerintah berhenti memberikan "angin surga" dan segera melunasi kewajiban terhadap para pahlawan olahraga Kota Pasuruan.(Yus)
