Pasuruan,pojok kiri — Krisis kepercayaan terhadap Pemerintah Kota Pasuruan kian menguat. Sejumlah proyek bernilai miliaran rupiah yang terbengkalai kini tidak hanya memunculkan dugaan buruknya perencanaan, tetapi juga memperlihatkan minimnya tanggung jawab di level pimpinan. Sekretaris Daerah (Sekda) dinilai lepas tangan, sementara Wali Kota justru terkesan menghindari konfirmasi dan enggan memberikan keterangan kepada wartawan.
Proyek-proyek yang disorot antara lain Taman Tematik Religi Makkah di Krampyangan di bawah Dispora, Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di Ngemplak Rejo yang dikelola Dinas Perikanan, serta taman di belakang Pasar Meubel Bukir di bawah Disperindag. Ketiganya dibangun dengan anggaran besar, namun kini tidak berfungsi optimal dan cenderung terbengkalai.
Pantauan di lapangan menunjukkan kondisi memprihatinkan: fasilitas rusak, lingkungan tidak terawat, dan nihil aktivitas masyarakat. Proyek yang semestinya menjadi motor penggerak ekonomi dan ruang publik justru berubah menjadi simbol nyata pemborosan anggaran.
Aktivis menilai kegagalan ini tidak bisa hanya dibebankan kepada OPD teknis. Mereka menyoroti peran Sekda yang dianggap tidak menjalankan fungsi koordinasi secara maksimal. “Sekda seolah cuci tangan dan menyerahkan semuanya ke OPD. Padahal, secara struktural dia adalah pengendali birokrasi. Ini bentuk pembiaran,” ujar Samsul Arifin Ketum LSM AGTIB.
Sementara itu, sorotan lebih tajam diarahkan kepada Wali Kota Pasuruan yang dinilai tidak menunjukkan sikap kepemimpinan di tengah polemik ini. Sejumlah wartawan mengaku kesulitan mendapatkan konfirmasi. Upaya wawancara kerap dihindari, bahkan pertanyaan terkait proyek mangkrak tidak pernah dijawab secara terbuka.
“Ini menyangkut uang rakyat, bukan isu sepele. Ketika kepala daerah memilih diam dan menghindar, publik berhak curiga ada yang tidak beres,” tegas aktivis lainnya.
Pemerhati kebijakan publik turut mengkritik keras sikap tersebut. Menurutnya, penghindaran terhadap media justru memperburuk persepsi publik.
“Dalam prinsip good governance, transparansi dan akuntabilitas adalah kunci. Ketika kepala daerah enggan memberikan penjelasan, itu mencerminkan rendahnya komitmen terhadap keterbukaan informasi publik,” ujarnya.
Ia menambahkan, sikap defensif dan tertutup hanya akan memperdalam krisis kepercayaan. “Pemimpin seharusnya hadir menjelaskan, bukan menghilang. Apalagi ini terkait proyek bernilai besar yang gagal memberi manfaat. Diam bukan solusi, justru memperkuat dugaan adanya persoalan serius di baliknya,” tambahnya.
Desakan untuk audit independen pun semakin menguat. Aktivis dan pemerhati kebijakan publik meminta agar tidak hanya OPD yang diperiksa, tetapi juga tanggung jawab pimpinan daerah, termasuk Sekda dan Wali Kota.
Kasus ini menjadi gambaran nyata rapuhnya tata kelola pemerintahan di Kota Pasuruan. Ketika proyek mangkrak dibiarkan, koordinasi lemah, dan pimpinan memilih bungkam, maka yang dipertaruhkan bukan hanya anggaran daerah—tetapi juga kepercayaan publik yang terus tergerus.(Tri/yus)
