Pasuruan, Pojok Kiri
Pemkab Pasuruan melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) terus mendorong optimalisasi Tempat Pengelolaan Sampah (TPS) di tingkat desa, termasuk wilayah Kejapanan dan sekitarnya (Gempol), untuk mengurangi volume sampah secara signifikan sebelum masuk ke TPA (Tempat Pemrosesan Akhir).
Dorongan Pengurangan Sampah tersebut agar desa memaksimalkan mesin pencacah dan pengolah kompos untuk mereduksi sampah dari sumbernya, mengingat beban TPA yang ada di Wonokerto Sukorejo bisa sesuai dengan target, tidak cepat penuh (overload).
"Kemarin sempat dikumpulkan semua pengurus TPS, ketahanan pangan se kabupaten Pasuruan. Bukan Kejapanan saja, karena seluruh tps-tps punya tunggakan ke DLH, bahkan pasar Bangil itu punya tunggakan 100juta. "Ucap Sun'an mantri pasar Kejapanan sekaligus kepala pengelola TPS desa, pada awak media Pojok kiri, rabo (1/4/2026).
Dorongan tersebut dilakukan oleh DLH kabupaten Pasuruan karena di nilai semua TPS (sampah) Se-kabupaten Pasuruan memiliki hutang pada DLH mulai dari puluhan juta sampai ratusan juta.
Akhirnya pihak DLH memanggil semua pengurus TPS desa dan pasar. Dalam forum tersebut semua, tps-tps itu tidak mau ada kenaikan dari kubik ke tonase, alasannya tambah memberatkan ongkos.
Bahkan Sun'an perwakilan desa Kejapanan dengan lantang ngomong, "pak, jangankan dibuat tonase, kubikan saja kita tidak mampu. Kalau memang pihak DLH tidak mau dengan tunggakan sekian besarnya, dan mau menyetop pengambilan sampah, kepasar Kejapanan, jangan salahkan warga Kejapanan kalau nantinya sampah itu berserakan di jalan, atau di sungai seperti kasus di Bali, "ujarnya.
Tunggakan itu bukan tanpa alasan, hal ini karena kebijakan pebkab yang selalu berubah-ubah. Seperti halnya TPS yang ia kelola, .
Kenaikan harga tersebut dari hitungan per kubik menjadi tonase, agar sampah di TPS tidak selalu di buang ke TPA, karena Lahan sampah yang ada di TPA Wonokerto digelombang pertama itu seharusnya habis di tahun 2024, baru pindah di gelombang kedua di tahun 2025, ternyata di tahun 2024 sudah pindah di gelombang yang kedua.
"Untuk Kejapanan, ini ngak saya tutup-tutupi itu punya tunggakan 74juta, persoalannya, tadinya hitungannya kubik di buat tonase. Hitungan kubik saja tidak mampu bayar, apalagi tonase. Dimana tiap bulannya TPS Kejapanan bayar Rp. 4juta lebih ke DLH, dengan jatah 20 ret. "Terang Sun'an.
Belum lagi, masih menurut Sun'an, aturan dari pemerintah desa Kejapanan yang saklek, tidak bisa ditawar, pendapatan PAD pasar dan sampah harus setor ke desa sesuai aturan yang lama, yaitu RP.6.600.000,perbulan. Itu tidak boleh berkurang.
"Pokoknya PAD kita kita dari pasar dan sampah itu tiap bulannya 10juta lebih. Itupun belum gaji karyawan. "tambahnya.
Sebenarnya, Kejapanan mampu untuk membayar sampah ke DLH agar tidak punya hitang, tapi mau apa lagi PAD ke kantor desa tidak boleh berkurang, salah satunya jalan menurut Sun'an uang pembayaran angkut sampah ke DLH terpaksa dikurangi untuk membayar karyawan pengelola sampah TPS.
"Kita kurangi buat gaji karyawan, tukang sapu sampah pasar ada 2, biayanya 1.500.000, -, per orang Rp. 750.000,- ngak ada liburnya. Kalau gaji tukang sampah di TPS ada 3, biayanya Rp. 1.200.000,- per orang,. Dari biaya-biaya ini yang menyebabkan penunggakan di DLH sebesar Rp. 74 juta lebih itu selama 2 tahun. Meski punya tunggakan tetap saja diangkut oleh DLH, "jelasnya.
Hutang tetaplah hutan, dan itu harus di bayar, namun dengan kepemimpinan Bupati yang sekarang, ada kebijakan yang tidak memberatkan semua pengelola TPS. Bupati ngasih kebijakan 90% itu bebas tunggakan, hanya bayar 10%, namun dengan syarat, tolong TPS untuk mengelola pemilahan di TPS nya masing-masing. Jadi jangan sampai semua sampah di buang ke TPA, jadi TPS sendiri harus bisa mengelola untuk mengurangi folume sampah yang di buang oleh DLH ke TPA.
"Kejapanan akhirnya nunggak 7juta sekian kalau kebijakan itu benar-benar dijalankan, tapi saya tetap ngak mau, akhirnya dari pihak DLH ngomong, "begini saja, "Bupati itu ngasih kebijakan bukan berarti kasih kebijakan gratis jadi ada plus-plusnya. Nanti kalau sudah dikasih kebijakan 90%, tolong TPS untuk mengelola pemilahan di TPS nya masing-masing. Jadi jangan sampai semua sampah di buang kesini, "terang Sun'an.
Nantinya dari pihak DLH tiap 3bulan sekali akan melakukan peninjauan, jika diketahui tidak ada pemilahan, yang dikasih kebijakan bupati akan di cabut lagi.
Untuk memenuhi aturan kebijakan Bupati, TPS Kejapanan akhirnya melakukan langkah pemilahan manual, meski saat ini TPS Kejapanan sudah punya 3 mesin, mesin pres, mesin pemilah, dan mesin pencacah. Dengan adanya 3 mesin tersebut, untuk bisa di operasikan dibutuhkan lahan untuk menjalankan mesin tersebut.
"Jadi kalau ini memang tidak di besarkan, percuma. Saat ini meski mesin sudah ada, belum bisa dijalankan, satu sisi lahannya yang kurang luas dan terkendala dengan listrik. "Ucapnya.
Setelah ada pemilahan, meski masih manual volume sampah berkurang, biasanya ada 1sampai 2 tosa nandon, selama dilakukan pemilahan sekarang tidak ada nandon sampah, "Biasanya 3 red, sekarang 2 red cukup. "Kata sun'an.
Perlu diketahui se-desa Kejapanan ada 10 tosa tiap hari yang membuang sampah rumah tangga ke TPS desa yang ada di dusun Besuki desa kejapanan, dan mereka bayar 600ribu perbulan, per RW. Yang ikut baru 10 RW dari 27 RW. Yang 17 RW tidak ikut. Karena ditempat ini lahannya tidak mencukupi.
Pemilahan manual selama dua bulan ini, menurut Sun'an di bulan pertama sudah menghasilkan, Rp. 1.800.000,- bulan kedua ada peningkatan Rp. 2.200.000,. Dari perhitungannya Dirinya optimis bisa memaksimalkanpendapatan proses pemilahan sampah, untuk itu dalam waktu dekat akan pasang listrik dengan daya 4000 Watt, sesuai kebutuhan.
"Hasil ini kita lakukan dengan cara manual, kalau nanti kita lakukan dengan alat mesin, bisa jadi akan bertambah. Apalagi kalau ini tidak segera aku lakukan pemilahan sewaktu-waktu ada sidak, atau monitor dari dlh, Yoo di cabut, lak sakit semua kita, mangkanya saya adakan pemilahan biarpun tidak pakek mesin, tetap menjalankan apa yang di inginkan DLH, "pungkasnya. (Syafi'i/Yus).
