PASURUAN Pojok kiri Kritik pedas menghujam kebijakan pembangunan Pemerintah Kota Pasuruan. Ketua Umum LSM Aliansi Gerakan Transparansi Indonesia Bersatu (AGTIB) melontarkan sorotan tajam terkait maraknya proyek berskala besar yang dinilai mangkrak dan kehilangan kejelasan fungsi pasca-pembangunan, Rabu (22/04/2026).
LSM AGTIB menilai, pola pembangunan daerah saat ini menunjukkan kecenderungan yang mengkhawatirkan, yakni ambisi fisik yang besar namun tidak dibarengi dengan perencanaan operasional yang matang.
Proyek Simbolik vs Kebutuhan Riil
Ketua Umum AGTIB secara spesifik menyoroti beberapa proyek ikonik, di antaranya Taman Tematik Religi (Kota Mekkah) dan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Kelurahan Ngemplak Rejo. Menurutnya, proyek-proyek tersebut lebih menonjolkan aspek simbolik dan estetika ketimbang menjawab kebutuhan primer masyarakat nelayan maupun publik luas.
“Banyak proyek dibangun dengan anggaran miliaran rupiah, tetapi setelah selesai justru tidak dimanfaatkan secara optimal. Ini bukan sekadar persoalan teknis, melainkan indikasi serius lemahnya tata kelola dan manajemen aset daerah,” tegasnya kepada awak media.
LSM AGTIB menduga adanya pola pembangunan yang hanya berorientasi pada pencitraan jangka pendek. Proyek dikerjakan secara masif, diresmikan dengan kemegahan seremonial, namun perlahan kehilangan denyut nadinya setelah sorotan publik mereda.
Beberapa poin krusial yang menjadi catatan AGTIB meliputi, Lemahnya Studi Kelayakan: Mempertanyakan apakah perencanaan berbasis pada kajian kebutuhan masyarakat atau sekadar formalitas administratif.
Minim Transparansi: Publik dinilai sulit mengakses rincian penggunaan anggaran, identitas pelaksana, hingga indikator keberhasilan proyek.
Absennya Strategi Pengelolaan: Proyek terbangun megah namun terbengkalai karena tidak adanya strategi operasional yang berkelanjutan.
Sebagai langkah konkret, LSM AGTIB mendesak lembaga pengawas untuk melakukan audit independen terhadap seluruh proyek besar yang diduga tidak berjalan optimal. Audit ini dianggap penting untuk mendeteksi potensi penyimpangan anggaran serta menjadi dasar evaluasi kebijakan di masa depan.
“Harus ada pertanggungjawaban. Ini uang rakyat, bukan uang pribadi. Jika ada kesalahan perencanaan yang mengakibatkan kerugian negara atau pemborosan anggaran, harus diakui dan diperbaiki,” tambahnya.
Di akhir pernyataannya, AGTIB mengingatkan bahwa kepercayaan masyarakat (public trust) akan terkikis jika pemerintah daerah terus membiarkan aset-aset bernilai miliaran rupiah tersebut menjadi "monumen mati" tanpa manfaat nyata.
“Publik tidak butuh kemegahan visual semata. Yang dibutuhkan adalah program yang hidup, memberikan dampak ekonomi, dan bermanfaat nyata bagi kehidupan sehari-hari warga,” pungkasnya.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Pemerintah Kota Pasuruan belum memberikan tanggapan resmi terkait desakan audit dan kritik atas proyek-proyek yang disebut mangkrak tersebut. (Tri/Yus)
