PASURUAN, pojok kiri Ketidakhadiran Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pasuruan dalam peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) perdana media Suara Rakyat+62 di Hotel Semeru, Sabtu (14/02), berbuntut panjang. Absennya kedua pucuk pimpinan daerah ini secara serentak memicu gelombang kritik dari kalangan jurnalis, aktivis, hingga pengamat hukum.
Kemitraan antara birokrasi dan pilar keempat demokrasi di Kota Pasuruan kini tengah dipertanyakan keberlangsungannya.
Direktur Media Suara Rakyat+62, Son Haji (Bung Jibon), mengungkapkan kekecewaannya mengingat seluruh prosedur protokoler telah dipenuhi. Undangan resmi telah dilayangkan jauh-jauh hari kepada kedua pimpinan tersebut sebagai bentuk penghormatan dan permohonan kemitraan.
"Kami sangat menyayangkan ketidakhadiran beliau-beliau. Padahal, undangan resmi sudah kami layangkan beberapa hari sebelumnya. Ini adalah momen perdana kami yang seharusnya menjadi ruang silaturahmi," ujar Bung Jibon dengan nada penuh tanya.
Pengamat Hukum, Ayik Suhaya, SH, menilai fenomena ini memberikan pesan negatif kepada publik. Menurutnya, jika pimpinan daerah kompak tidak hadir tanpa delegasi yang jelas, hal tersebut bisa diinterpretasikan sebagai sikap "tebang pilih" terhadap media tertentu.
"Absennya pemimpin di acara publik sering memicu isu disharmoni atau ketidaksolidan pimpinan daerah. Seharusnya, jika Wali Kota berhalangan, Wakil Wali Kota hadir untuk menjaga hubungan baik. Kehadiran mereka adalah simbol transparansi pemerintah kepada rakyat melalui media," tegas Ayik Suhaya, Senin (16/02/2026).
Beberapa aktivis yang hadir bahkan melempar anggapan miring bahwa pimpinan daerah seolah-olah "alergi" bersinggungan dengan awak media yang memiliki karakter kritis dan investigatif. Ketidakhadiran ini dianggap sebagai langkah menghindari dialog dengan insan pers yang vokal menyuarakan kontrol sosial.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Humas maupun Protokol Pemkot Pasuruan belum memberikan klarifikasi resmi mengenai agenda mendesak apa yang membuat kedua pejabat tersebut kompak berhalangan hadir. Publik kini menanti jawaban resmi agar spekulasi keretakan hubungan antara pemerintah dan pers tidak semakin liar.(Khu/yus)
