PASURUAN Pojok kiri Gelombang protes mahasiswa menyelimuti halaman Rektorat Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) Pasuruan di Jl. Raya Warung Dowo Utara, Pohjentrek, Jumat (13/02/2026). Massa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa UNU Pasuruan menggelar aksi damai guna menuntut transparansi birokrasi serta pemenuhan hak identitas mahasiswa yang selama ini dinilai terabaikan.
Aksi ini dikomandoi oleh Nur Wahyu H. sebagai Koordinator Lapangan di bawah tanggung jawab Presiden Mahasiswa (Presma) UNU Pasuruan, didampingi M. Ubaidillah Abdi sebagai negosiator bersama puluhan massa aksi lainnya.
Dalam orasinya, perwakilan aliansi menyuarakan kekecewaan mendalam atas mandeknya regenerasi organisasi mahasiswa. Penundaan Kongres Mahasiswa dianggap telah mematikan ekosistem intelektual dan mencederai hak konstitusional mahasiswa sebagaimana dijamin UU No. 12 Tahun 2012.
Mahasiswa menilai, alasan restrukturisasi birokrasi dan fokus akreditasi yang kerap dilontarkan pihak kampus tidak bisa dijadikan pembenaran untuk menghambat otonomi organisasi mahasiswa.
Tak hanya soal organisasi, mahasiswa juga menggugat dugaan "wanprestasi" lembaga terkait pengadaan jas almamater dan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM). Padahal, kewajiban finansial telah dipenuhi oleh mahasiswa sejak lama.
"Tanpa identitas fisik (Jas Almamater dan KTM), mahasiswa kehilangan simbol kebanggaan dan akses terhadap berbagai fasilitas akademik yang seharusnya menjadi hak kami," tegas salah satu orator di tengah kerumunan massa.
Tensi aksi sempat memanas akibat absennya Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan. Namun, situasi mereda setelah Rektor UNU Pasuruan, Dr. Abu Amar Bustomi, M.Si., secara langsung turun menemui massa untuk melakukan audiensi terbuka di halaman kampus.
Rektor menyatakan komitmennya untuk segera menyelesaikan kebuntuan manajemen yang terjadi. Ia menjanjikan kepastian dalam waktu yang sangat singkat.
"Segala hal yang dirasa buntu di kampus kita, insyaallah dalam waktu yang sangat dekat, bahkan tidak sampai 3x24 jam, itu sudah bisa terjawab," ujar Dr. Abu Amar di hadapan jemaah aksi. Ia juga mengakui bahwa kritik mahasiswa adalah bagian penting untuk menertibkan tata kelola universitas.
Puncak aksi ditandai dengan penyerahan berkas Policy Brief berisi kajian hukum komprehensif serta Pakta Integritas. Dokumen tersebut diserahkan langsung oleh perwakilan aliansi untuk ditandatangani oleh Rektor sebagai bukti komitmen hitam di atas putih.
Langkah ini diambil aliansi untuk mengunci janji rektorat agar tidak sekadar menjadi narasi lisan, melainkan kesepakatan tertulis dengan tenggat waktu jelas. Aliansi Mahasiswa menegaskan akan terus mengawal janji tersebut dan siap melakukan eskalasi gerakan jika dalam waktu 3 hari ke depan tidak ada realisasi konkret.(Khu/yus)
