Pasuruan, Pojok Kiri
Seiring makin dekatnya Pemilu 2024, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ( BAKESBANGPOL ) Provinsi Jawa Timur menggelar Simposium Kebangsaan “Sukses Pemilu Serentak 2024, Melalui Pemantapan Wawasan Kebangsaan” di Aula PC Muslimat NU Kabupaten, Sabtu (9/12/2023).
Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur Komisi E Dra. Hj. AIDA FITRIATI, M.Pd.I. Anggota. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa menjelaskan, Simposium Kebangsaan ini digelar karena pemahaman masyarakat atas nilai-nilai kebangsaan sudah makin menurun.
“Kita menyaksikan banyaknya permasalahan bangsa ini seperti radikalisme, separatisme, penyebaran berita bohong (hoaks), dan ancaman perpecahan terus mengintai masyarakat dan bangsa Indonesia,” ujar Ning Fitri dalam keterangan tertulis yang diterima pada Sabtu (9/12/2023).
Dia menyatakan, Penyelesaian Konflik Secara Damai: Jika ada ketidakpuasan atau konflik, penting untuk menyelesaikannya dengan cara damai melalui mekanisme hukum dan dialog, bukan dengan kekerasan atau tindakan merugikan lainnya, sehingga hanya menghasilkan model demokrasi prosedural saja setiap lima tahun sekali.
Narasumber H. M. Farid Sauqi, SE.,MM. Para calon dan partai politik sebaiknya menghindari kampanye yang memecah-belah dan merusak persatuan. Sebaliknya, mereka dapat fokus pada isu-isu nasional yang mendukung pembangunan dan kemajuan bersama,” kata Gus Farid
“Sebagai garda terdepan penjaga peradaban, menurut dia, ulama dan aktivis harus berada pada posisi terdepan dalam menjadi solusi permasalahan bangsa ini," sambungnya.
“Ulama sudah seharusnya berperan sebagai perekat umat dan bangsa dengan kontribusi keulamaan dan keteladanan moralitasnya sekaligus sebagai pengontrol dan penyampai kritik sosial konstruktif terhadap kebijakan dan kinerja pemerintah yang dipandang perlu diluruskan dan ditingkatkan,” kata Gus Farid yang juga wakil ketua PW Ansor Jawa Timur.
Sebagai pelengkap, Drs. Ahmad Handoko Hamdani M. Kes. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Jawa Timur, juga menyampaikan Ulama diharapkan mampu mengajak masyarakat untuk tidak terpecah belah. Dari situlah maka dibutuhkan sebuah resolusi kebangsaan membawa ke situasi yang kembali dicita-citakan bersama.
Dalam tahun politik ini, lanjut dia, tokoh-tokoh bangsa harus memiliki solusi. Karena, pada tahun-tahun yang lalu, nilai-nilai kebangsaan tidak lagi menjadi acuan sebagian pemangku kebijakan.
“Hal ini terbukti dengan makin panjangnya kasus mafia hukum dan kasus kriminalisasi di lingkaran kekuasaan, di mana akhirnya negara tidak mempunyai acuan filosofis kebangsaan dan kenegaraan,” kata Handoko. (Fii/yus)
