Header Ads Widget

Hosting Unlimited Indonesia

Ticker

6/recent/ticker-posts

Pembangunan Pos Damkar dan BPBD di Setiap Kecamatan, Justru Membebani Daerah


Ayik suhaya Ketua GM FKPPI kabupaten Pasuruan

PASURUAN, pojok kiri
Pembangunan gedung Damkar dan juga kantor BPBD di Kraton, dinilai hal yang perlu dilakukan. Pasalnya, gedung damkar yang ada di komplek perkantoran Raci, tak representative dari sisi keamaan dan lingkungan.

          Hal tersebut disampaikan Ketua Generasi Muda Forum Komuniasi Putra Putri Purnawirawan dan Putra Putri TNI/Polri (GM FKPPI) Kabupaten Pasuruan, Ayik Suhaya. Ayik memandang, pembangunan gedung Damkar di Kraton sangat diperlukan untuk bisa menjangkau semua wilayah. Lokasinya yang ditengah wilayah Kabupaten Pasuruan, bisa menjadi sentral untuk gedung Damkar ataupun BPBD dan Tagana.

            Jika pun harus menambah pos, tidak harus dilakukan di setiap kecamatan. Cukup di siapkan satu-satu untuk wilayah timur, barat dan selatan. “Sementara, di Kraton bisa menjadi pusatnya,” bebernya.

            Pernyataan tersebut, diungkapkan Ayik menanggapi komentar Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, Rusdi Sutejo berkaitan dengan sorotan pendirian gedung Damkar di Kraton. Sebelumnya, Rusdi menilai, pembangunan gedung damkar di Kraton, hanyalah hambur-hamburkan uang. Karena, anggaran yang disiapkan, tidaklah sedikit. Mencapai Rp 25 miliar.

            Rusdi menilai, akan lebih efektif dan efisien jika Pemkab Pasuruan membangun pos-pos damkar di kecamatan-kecamatan. Khususnya, yang rawan bencana banjir ataupun kebakaran. Agar lebih dekat ketika ada bencana terjadi.

            Hal inilah yang menyulut perhatian Ayik. Ia memandang, kalau pendirian pos-pos damkar atau BPBD di kecamatan-kecamatan, akan membebani keuangan daerah. Karena, selain harus membangun gedung juga harus membiayai petugas di masing-masing pos tersebut.

            “Justru kalau banyak pos, akan memicu pembengkakan anggaran. Karena tidak hanya untuk bangunan yang harus dididirkan. Tetapi juga SDM yang harus disiagakan,” sambungnya.

            Karena itulah, pemindahan gedung damkar, BPBD serta perlengkapan Tagana sangatlah diperlukan. Mengingat, hal ini juga berkaitan dengan rencana kenaikan tipe BPBD Kabupaten Pasuruan, dari tipe B ke tipe A. Belum lagi, Dinsos Kabupaten Pasuruan juga membutuhkan gudang untuk tempat peralatan, khusus untuk Tagana.(yus)