Pasuruan- Pojok Kiri
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas meresmikan Mall Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Pasuruan pada Kamis ( 17/11/2022) di Komplek Perkantoran Kabupaten Pasuruan Jl Raya Raci KM 9 Bangil ,peresmian MPP Maslahat ini ditandai dengan penekanan tombol sekaligus penandatanganan prasasti oleh Menteri Anas dengan disaksikan Bupati Pasuruan, Irsyad Yusuf hingga beberapa Bupati/Walikota di Jawa Timur.
Dalam sambutannya, Menpar RB mengapresiasi kinerja Pemkab Pasuruan yang sudah merintis MPP yang diberinama Maslahat ini bagus dan menjadi showchase dari birokrasi yang melayani. Namun setelah ini berjalan ,maka secara bertahap bisa di tindaklanjuti dengan MPP digital sehingga bisa masyarakat bisa mengakses menggunakan handphone.
"Sehingga dengan MPP digital nantinya masyarakat akan bisa mengurus dengan menggunakan handphone. Tapi masih memerlukan transisi," kata Anas.
Anas mengatakan bahwa intinya MPP merupakan pelayanan terintegrasi.dan ini sudah di buktikan oleh Bupati Pasuruan Sedangkan untuk kedepannya Mentri PAN-RB akan mendorong pemerintah daerah akan membuat MPP digital.
Sementara itu , Gus Irsyad menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Pasuruan dalam mendukung setiap langkah dan kegiatan yang mengarah pada kebutuhan masyarakat. Sekaligus menyatakan kesiapannya dalam menerima segala bentuk saran dan masukan konstruktif dan siap menindaklanjutinya dengan langkah-langkah konkrit. Mewujudkan terciptanya pelayanan prima kepada masyarakat Kabupaten Pasuruan adalah tujuan utamanya.
“Harapannya, kehadiran MPP ini benar-benar bisa memberikan manfaat untuk masyarakat Kabupaten Pasuruan. Tempat ini menjadi satu kesatuan dari kompleks perkantoran Pemkab Pasuruan yang merupakan tindaklanjut dari Peraturan Pemerintah tentang perpindahan ibukota Kabupaten Pasuruan, dari Kota Pasuruan ke Kecamatan Bangil,” tandasnya.
Di sisi lain Menpar RB menyatakan, MPP Kabupaten Pasuruan saat ini sudah dalam standart MPP dan sudah disupervisi oleh pihak Kementrian . Diharap untuk kedepannya MPP yang sudah berlangsung bisa menjadi contoh untuk daerah lainnya yang belum menerapkan semua layanan yang di laksanakan oleh Pemkab Pasuruan
"Kita akan mendorong semua daerah untuk membuat MPP. Semoga ini bisa menjadi modal untuk pengintegrasian layanan menuju digital," lanjutnya.
Dalam arahannya MenPAN-RB Azwar Anas menyampaikan pesan Presiden RI yang wajib dilaksanakan oleh seluruh Pimpinan Daerah di tanah air. Utamanya dalam hal penyelenggaraan birokrasi pemerintahan yang lebih mudah dan berdampak. Dengan asumsi, dampak tersebut harus dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dan harus ada bukti nyata.
"Birokrasi bukan hanya tumpukan kertas. Tetapi harus lincah dan cepat. Sesuai arahan Presiden, pelaksanaannya harus cepat dan tidak boleh lama. Ini menjadi pondasi program prioritas Kementerian,” jelas pria berpembawaan enerjik yang sebelumnya pernah menjabat sebagai Bupati Banyuwangi selama dua periode tersebut.
Diketahui seluruh Indonesia masih 72 daerah yang memiliki MPP, untuk kedepannya akan menambah 25 MPP di seluruh Indonesia. Sehingga masyarakat bisa terbantu dengan pelayanan satu pintu disetiap daerah. (Fii/Yus)
