Pasuruan- Pojok Kiri
Pemkab Pasuruan dalam upaya menangani banyaknya warga miskin yang masih belum memiliki rumah tidak layak huni, selain menyiapkan anggaran miliaran rupiah dari APBD ,serta dukungan BSPS dari pusat juga akan di siapkan dana dari cukai guna mengurasi jumlah rumah tidak layak huni.
Tak hanya itu, upaya Pemkab Pasuruan untuk mengurangi kemiskinin estrim terus di lakukan dengan mangajukan bantuan ke pusat ,Alhamdulillah tahun ini Kabupaten Pasuruan mendapat bantuan program Bantuan yang di gulirkan oleh pusat berupa Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya atau BSPS dalam rangka penanganan kemiskinan ekstrim dan stunting sebanyak 840 unit rumah.
Ada beberapa Desa di Kabupaten Pasuruan yang masuk katagori miskin sesuai data di BKKBN yang akan mendapatkan bantuan stimulus tersebut yakni kecamatan Puspo ada 3 Desa yakni jimbaran,Pusunglmalan,dan Keduwung,Kecamatan Pasrepan ada 5 Desa yakni galih, Sapulante,Ngantungan,Ampelsari dan Tempuran.
Hal tersebut di sampaikan oleh wakil Bupati Pasuruan Kh Mujib Imron, di sela sela acara sosialisasi pelaksanaan bantuan sosial di Kecamatan Wonorejo,iya menjelaskan pada tahun ini ada 1078 rumah warga yang sudah mulai di bangun, untuk tahap I sebanyak 350 ,dan tahun II sebanyak 728 akan akan di laksanakan dalam waktu dekat ini.
“tak hanya anggaran DAU yang di siapkan untuk mengurangi rumah tidak layak huni di Kabupaten , tapi juga tapi Pemkab Pasuruan juga menyiapkan anggaran dari DBHCHT ( dana bagi hasil cukai hasil tembaku : red ) untuk mengkaver warga miskin yang sudah masuk data tapi mereka belum tertangani “jelasnya.
Nominal bantuan yang akan di terima sebesar Rp 20 jt rupiah dengan rincian Rp 17.500.000 jt rupiah untuk pembelian materil dan Rp 2.500.000 untuk upah ,tujuan bantuan yang di gulirkan dari Kementerian PUPR ada dana stimulan kepada masyarakat yang benar-benar tidak mampu dan tinggal di rumah dengan kondisi tidak layak huni, serta ada swadaya dari masyarakat dan lingkungan.
Ketika di tanya soal upah kerja Rp 3 jt tahap I yang belum cair,sementara progres pengerjaan sudah hanya rampung dan memenuhi target, pria yang akrab di panggil Gus Mujib ini menjelaskan untuk urusan itu tanggung jawab dari Dinas Perkim untuk segera di selesaikan karena ini urusan tehnis, tapi yang pasti Pemkab meminta jangan sampai warga miskin yang menerima bantuan di rugikan “kita minta masyarakat jangan sampai di rugikan karena uangnya ada di rekening bank Jatim ,saya minta para Kades ikut pengawasi “jelasnya.(Fii/yus)
