Warga Purnawirawan Simogunung Klaim Rumah yang DItempati Bukan Rumdis TNI AU
 |
| Kapten (Purn) Bistok Siagian yang tinggal di Jalan Harvard Simogunung tunjukkan kronologis singkat pembangunan rumah darurat milik warga purnawirawan TNI AU di wilayah Simogunung (Foto : Yudha) |
Surabaya, Pojok Kiri
Kegiatan Pangkalan TNI AU Muljono melaksanakan penertiban Rumah Dinas (Rumdis) TNI AU Simogunung, Jumat (27/5/2022) sesuai Surat Pengumuman Nomor Peng/01/V/2022, tanggal 25 Mei 2022 yang ditandatangani Komandan Pangkalan TNI AU Muljono Kolonel Pnb Moh. Apon, S.T, MPA, mendapat tanggapan dari para penghuni yang tergabung dalam Forum Warga Purnawirawan (FWP) Simogunung Surabaya.
“Itu rumah milik kami,” tegas Kapten (Purn) Bistok Siagian (73) kepada Pojok Kiri, Minggu (29/5/2022).
Siagian, panggilan karibnya, lantas menceritakan riyawat pembangunan rumah di Simogunung yang saat ini diklaim sebagai rumdis TNI AU tersebut. Pada masa pecahnya G30S PKI tahun 1965 kata Siagian, pasukan TNI AU ikut mengamankan situasi tersebut di wilayah Jawa Timur (Jatim) dengan markas pusat di Surabaya.
“Dalam melaksanakan tugas tersebut, para pasukan TNI AU bersama keluarga menempati gedung-gedung pertemuan milik warga eks PKI dan sekolah-sekolah milik eks PKI yang sudah dikosongkan di Kota Surabaya,” ungkapnya.
Pada tahun 1973 sambung Siagian setelah situasi keamanan stabil dan normal, para pemilik bangunan eks PKI meminta agar bangunan tersebut dikosongkan dan pemilik bangunan akan memberikan uang pesangon kepada para penghuni (pasukan TNI AU).
“Setelah bangunan dikosongkan, para pemilik bangunan menyerahkan uang pesangon kepada TNI AU yang dikoordinir oleh Panglima Kodau IV (Pangkodau) Marsekal Muda TNI Arieth Rijadi,” ujarnya.
Lantas Pangkodau IV menurut Siagian memberikan dua opsi kepada pasukan TNI AU yang akan menerima pesangon itu. Pertama yang mau menerima uang pesangon diminta membangun sendiri rumah di kampung halamannya. Kedua yang tidak menerima uang pesangon itu akan dibangunkan rumah darurat di wilayah kampung Tandes (sekarang Simogunung) di tanah negara bekas Eigendom Verbonding 9949.
“Sebagian besar pasukan TNI AU memilih dibangunkan rumah darurat di Simogunung di atas tanah negara bekas Eigendom Verbonding 9949,” tandasnya.
Tahun 1974 terang Siagian, rumah darurat tersebut selesai dibangun dengan jumlah 10 unit rumah dan Pangkodau IV Marsekal Muda TNI Arieth Rijadi yang meresmikan dan menyerahkan rumah darurat itu kepada pasukan TNI AU di halaman rumah Peltu Purn Soebiakto yang sekarang jalan Dakota Nomor 1.
Waktu penyerahan dan peresmian rumah darurat itu lanjut Siagian, Pangkodau IV Marsekal Muda TNI Arieth Rijadi bepesan agar merawat rumah dengan baik dan setelah 5 tahun diminta mengurus kepemilikannya ke Pemerintah Kota Surabaya.
Tahun 1975 kata Siagian setelah semua rumah darurat dibangun, Menhamkam Pangab Jenderal TNI M. Jusup didampingi Pangkodau IV, Pangdam dan Pangdaeral meninjau rumah darurat tersebut tepatnya di rumah Almarhum Serma Marlan di Jalan Harvard Nomor 11. Menhankam Pangab Jenderal TNI M. Yusup waktu itu menurut Siagian mengatakan rumah darurat tersebut tidak layak karena beratap anyaman bambu dan berdinding tembok tidak memakai semen, melainkan kapur.
“Baru pada tahun 1994 warga purnawirawan atau penghuni rumah darurat mengajukan permohonan surat kepemilikan ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Surabaya secara kolektif,” tandasnya.
Kemudian papar Siagian, BPN Kota Surabaya menerbitkan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) dengan surat ukur dan gambar situasi tanah lokasi yang lengkap yaitu SKPT/2350-94/95 tanggal 17 Desember 1994 atas nama Rudito dengan 85 peserta dan SKPT/2383-94/95 tanggal 28 Desember 1994 atas nama Ir. Wasito dengan 8 peserta.
Tahun 1996 ujar Siagian, Aslog KASAU Marsekal Muda TNI Sudjatmiko diutus KASAU (Kepala Staf Angkatan Udara) menemui warga purnawirawan perumahan Simogunung bertempat di Masjid Syuhada. Marsekal Muda TNI Sudjatmiko saat itu menurut Siagian berpesan kepada para pendahulu kami jangan resah dan gelisah.
“Tempatilah rumah ini seterusnya, apabila TNI AU membutuhkan akan diganti rumah yang layak di komplek pemancar di Sidoarjo,” ucap Siagian menirukan pesan dari Marsekal Muda TNI Sudjatmiko.
Namun ternyata di tahun 1998 menurut Siagian TNI AU atau Lanud Surabaya menerima Sertifikat Tanah Hak Pakai Nomor 03 dari BPN dengan luas tanah 5,4 hektar yang meliputi wilayah rumah warga purnawirawan Simogunung, Masjid, Gereja, sekolah dan rumah-rumaj warga yang sudah lebih dahulu memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM) sehingga mengakibatkan tumpang tindih.
“Warga purnawirawan Simogunung tahun 2004 sempat dilaporkan ke Polisi oleh Lanud Surabaya karena dianggap telah menyerobot tanah. Tapi laporan polisi itu tidak diproses lebih lanjut karena tidak cukup bukti,” bebernya.
Warga Purnawirawan Simogunung terang Siagian juga pernah menempuh upaya hukum di PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara) Surabaya dan Pengadilan Negeri atas terbitnya Sertifikat Tanah Hak Pakai Nomor 03 atas nama Lanud Surabaya.
“Tetapi gugatan kami masih belum dapat diterima,” imbuhnya.
Menyikapi kegiatan yang diklaim penertiban rumdis TNI AU Simogunung oleh Pangkalan TNI AU Muljono, Siagian menyatakan sejumlah warga termasuk dirinya sudah melapor ke Garnisun Surabaya untuk meminta perlindungan dan pengamanan. Alasan warga purnawirawan Simogunung tidak melapor ke Polisi Militer (POM) AU karena menilai POM AU terlibat dalam kegiatan yang diklaim sebagai penertiban rumdis TNI AU Simogunung.
“Hari Jumat kemarin Anggota TNI AU Lanud Surabaya datang ke Simogunung mencabut meteran listrik milik beberapa warga malah dikawal POM AU,” sesalnya.
Sampai berita ini diturunkan Garnisun Tetap III/Surabaya masih belum dapat dikonfirmasi berkaitan laporan dari sejumlah warga purnawirawan Simogunung tersebut. Salah satu petugas jaga di markas Garnisun Tetap III Surabay, Minggu (29/5/2022) menyarankan Pojok Kiri agar datang lagi esok hari.
“Maaf pimpinan kami sedang tidak berada di tempat karena hari libur. Silahkan datang lagi besok,” ucapnya ramah. (Yud)
