Pasuruan, Pojo Kiri
Menteri Sosial RI, Tri Rismaharini kembali berkunjung ke Kabupaten Pasuruan, Senin (21/02/20220) pagi.
Kunjungannya kali ini untuk memantau penuntasan penyaluran BPNT (bantuan pangan non tunai) atau program sembako selama tahun 2021 yang digelar di Pendopo Kecamatan Kejayan.
Dari pantauan di lapangan, mantan Walikota Surabaya ini datang pukul 08.30 WIB. Begitu sampai, ia langsung menghampiri para KPM (keluarga penerima manfaat) yang terlihat mengantre sejak pagi.
Tak hanya menghampiri, Risma bahkan sempat berbincang-bincang dengan salah seorang warga yang mengaku belum menerima bantuan sosial (bansos) hingga 8 bulan lamanya.
Mengetahui hal tersebut, raut wajah Risma langsung berubah, lantaran tak seharusnya sampai kejadian seperti itu.
"Ini bukan sistem dari pusat yang salah, tapi dari bawah. Artinya kenapa sampai delapan bulan, apakah KPM nya tidak hadir atau dari perbankan yang tidak memberikannya. Harusnya sudah terealisasi," katanya.
Dijelaskannya, khusus penyaluran bansos di Kabupaten Pasuruan menyisakan 5426 kartu yang belum tersalur. Dari jumlah tersebut, sebanyak 4412 KPM tidak hadir dalam pengambilan bantuan, dan sisanya sebanyak 1014 bantuan tidak bisa disalurkan dengan beberapa faktor.
Khusus untuk 4412 KPM yang tak hadir, Risma meminta pihak perbankan dengan dibantu Dinas Sosial segera menuntaskannya, sehingga bantuan bisa diterima oleh KPM.
"Ini uangnya sudah ada. Tinggal diberikan saja. Kalaupun tidak hadir karena tidak datang, itu tidak mungkin. Siapa yang gak mau datang ngambil uang. Saya minta dua hari bisa segera sampai ke tangan PKM. Kalau tidak datang ya diantar sampai ke rumahnya," tegasnya.
Seperti diketahui, jumlah penerima program sembako di Kabupaten Pasuruan sepanjang tahun 2021 mencapai 130.042 KPM. Di akhir desember, bantuan yang awalnya dalam bentuk sembako diganti menjadi uang tunai sebesar Rp 200 ribu. Kata Risma, perubahan kebijakan dari sembako menjadi uang tunai menjadi upaya percepatan agar lebih cepat sampai ke tangan penerima.
"Kita percepat dengan kita rupakan uang tunai sebesar Rp 200 ribu per bulan, dan untuk tahun ini, bantuan tiga bulan langsung bisa diberikan di bulan pebruari ini," ucapnya di hadapan awak media.
Risma berharap Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pasuruan aktif karena harus ada ikut untuk kontrol rutin yang bisa memantau penerima bantuan itu kondisinya seperti apa.
"Kalau ada masyarakat yang kurang mampu dan tidak mendapat bantuan? Apa yang bisa mereka lakukan?Silahkan, Pemkab nanti membantu mengusulkan ke Kemensos," jelasnya.
Sementara itu, Wakil Bupati Pasuruan KH Mujib Imron mengatakan, BPNT sudah dilaksanakan Kemensos sejak tahun 2017 dan di tahun 2021 ditujukan untuk 131.062 KPM. Yang sudah disalurkan 124.614 KPM.
"Ada 5.448 KPM yang belum menerima, karena pindah, meninggal, mampu, data ganda dan tidak hadir. Insyallah hari ini dilakukan transaksi penuntasan penyaluran BPNT yang belum tersalur tersebut," terangnya. (Ony/mil)
