Pasuruan, pojok kiri. Dukungan atas penolakan terhadap pendirian SMAN 1 Taruna Madani di SMAN 1 Bangil terus menggeliat. Kemarin (9/1), ribuan masyarakat membubuhkan tanda tangan sebagai bukti penolakan.
Aksi tersebut berlangsung di Alun-alun Bangil. Juru Bicara Forum Masyarakat Bangil, Sifak menyampaikan, pembubuhan tanda tangan tersebut sebagai bukti, adanya penolakan dari masyarakat atas perubahan SMAN 1 Bangil menjadi SMAN 1 Taruna Madani. Penolakan itu muncul, lantaran dampak besar yang akan ditimbulkan.
Pelajar asal Bangil akan kesulitan untuk menimba ilmu di SMA negeri. "Kami sepakat jika SMAN 1 Taruna Madani didirikan. Asalkan bukan di SMAN 1 Bangil. Karena SMAN 1 Bangil tetap harus ada," tegasnya.
Menurut Sifak, ada beberapa hal yang menjadi dasar penolakan pendirian SMAN 1 Taruna Madani di SMAN 1 Bangil. Salah satunya, berkaitan dengan kuota.
Saat ini, jumlah siswa ajaran baru, rata-rata mencapai 430 anak. Sementara, bila diterapkan SMAN 1 Taruna Madani, hanya menerima 400 anak. Itupun, sebagian merupakan warga luar Bangil dan Pasuruan.
Hal tak kalah pentingnya, berkaitan dengan biaya. Sebab, biaya yang harus dikeluarkan, tidaklah sedikit. Sebulan, biaya yang harus dikeluarkan mencapai Rp 2,5 juta.
Belum termasuk biaya masuk dan seragam yang mencapai Rp 17,5 juta. Besaran tersebut jelas akan membebani orang tua. "Kesan sekolah untuk orang kaya pun jelas terpancar di sana," imbuhnya.
Pembubuhan tanda tangan yang menjadi dukungan masyarakat itu, nantinya akan dipamplang dekat SMAN 1 Bangil. " Bisa juga akan kami bawa ke legislatif hingga Gubernur," paparnya.
Sementara itu, Kepala SMAN 1 Bangil, Imron Rosidi menyampaikan, kalau kebijakan tersebut merupakan kewenangan Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawangsa. Pihaknya menjalankan apa yang menjadi amanat Gubernur.
Ia menambahkan, konsep Taruna Madani menggabungkan tiga hal. Selain pendidikan umum, juga akan diikuti pendidikan kesamaptaan dan pendidikan agama. Dengan harapan, bisa mencetak siswa yang cerdas, disiplin serta berkarakter.
Imron juga menegaskan, kalau masyarakat miskin bisa bersekolah di lembaga pendidikan tersebut. Karena ada subsidi silang yang akan diberlakukan.(yus)
