Pasuruan, Pojok Kiri – Keluhan petani terkait pendangkalan dan rimbunnya rumput liar di saluran pembuang Awar-Awar Jembrung I, Desa Bulusari, Kecamatan Gempol, akhirnya mendapat respons dari Pemerintah Kabupaten Pasuruan. Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Konstruksi (SDA-BM-BK) menerjunkan petugas untuk melakukan normalisasi saluran pada Senin (9/11/2026).
Langkah cepat tersebut mendapat apresiasi dari Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, Samsul Hidayat. Politisi asal Bulusari yang akrab disapa Lek Sul itu menegaskan, keberadaan saluran pembuang Awar-Awar Jembrung I memiliki fungsi vital bagi keberlangsungan pertanian masyarakat.
Menurutnya, normalisasi bukan sekadar membersihkan lumpur dan rumput liar, melainkan upaya mengembalikan fungsi saluran agar aliran air lancar, genangan di area persawahan dapat dicegah, serta risiko banjir dan kerusakan tanggul irigasi bisa diminimalkan.
"Normalisasi ini sangat penting. Jangan sampai saluran yang seharusnya menjadi jalur pembuangan air justru mengalami pendangkalan sehingga menghambat aliran dan merugikan petani," tegasnya.
Namun, Lek Sul juga mengajak para petani dan masyarakat untuk tidak hanya bergantung pada pemerintah. Ia mendorong kegiatan gotong royong dan kerja bakti rutin sebagai bentuk kepedulian bersama dalam menjaga kebersihan saluran.
"Kami sudah berembuk dengan masyarakat dan para petani. Rencananya akan dilakukan kegiatan bersih-bersih saluran bersama. Ini bagian dari menjaga tradisi gotong royong sekaligus merawat fasilitas pengairan," imbuhnya.
Sementara itu, Kabid Sumber Daya Air Dinas SDA-BM-BK, Bensu Boa Priyadi, membenarkan bahwa pekerjaan normalisasi telah dimulai. Pihaknya menerjunkan petugas dari UPT Pengairan Pandaan untuk menangani pendangkalan dan membersihkan rumput liar.
"Kegiatan sudah dilakukan tadi pagi. Rencananya besok dilanjutkan dengan membersihkan lumpur dan rumput," jelasnya.
Sebelumnya, sejumlah petani yang ditemui di lokasi pada Sabtu (7/11/2026) mengeluhkan kondisi saluran yang mengalami pendangkalan dan dipenuhi rumput liar. Mereka menyebut saluran tersebut merupakan aset Pemerintah Kabupaten Pasuruan yang semestinya mendapat perhatian dan pemeliharaan secara berkala.
Para petani berharap normalisasi tidak berhenti sebagai pekerjaan sesaat. Terlebih, musim hujan berpotensi meningkatkan debit air dan memicu luapan apabila saluran pembuang tidak mampu menampung serta mengalirkan air secara optimal.
Respons cepat Dinas SDA-BM-BK patut diapresiasi. Namun, apresiasi bukan berarti pengawasan harus berhenti.
Pemerintah daerah perlu memastikan normalisasi benar-benar tuntas, bukan sekadar membersihkan bagian yang terlihat. Evaluasi kondisi saluran, pemeliharaan berkala, hingga pengawasan terhadap fungsi pembuangan air harus menjadi perhatian.
Sebab, bagi petani, saluran yang berfungsi baik bukan sekadar infrastruktur, melainkan penopang produktivitas sawah dan sumber penghidupan mereka.
Gotong royong masyarakat memang penting, tetapi tanggung jawab pemerintah dalam memelihara aset daerah tetap tidak boleh diabaikan. Jangan sampai petani baru mendapat perhatian ketika keluhan dan ancaman banjir sudah di depan mata.(Tri/yus)
