Pasuruan , Pojok Kiri – Proyek pembangunan Drainase Desa Kalirejo, Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan, senilai Rp479 juta menjadi sorotan tajam. Pekerjaan yang bersumber dari anggaran Tahun 2026 tersebut diduga menyisakan persoalan serius terkait kualitas dan kesesuaian spesifikasi teknis.
Berdasarkan pemantauan dan dokumentasi lapangan, ditemukan sejumlah kondisi yang patut dipertanyakan. Mulai dari dugaan tidak adanya lantai dasar dan urugan pasir di bawah U-Ditch, sambungan antar-U-Ditch yang terlihat bercelah, hingga air yang masih menggenang di dalam saluran.
(11/11/2026)
Kondisi tersebut memunculkan dugaan bahwa pemasangan U-Ditch tidak memperhatikan secara optimal elevasi, kemiringan dan arah aliran air dari hulu menuju hilir.
Pertanyaannya, untuk apa menghabiskan anggaran Rp479 juta jika drainase yang dibangun justru masih menyisakan genangan?
Berdasarkan papan proyek, pekerjaan dilaksanakan oleh CV. Almana, dengan konsultan pengawas CV. Kalea Tech. Kontrak dimulai 21 Agustus 2026 dengan masa pelaksanaan 90 hari kalender dan batas penyelesaian 21 November 2026.
Sorotan juga mengarah kepada fungsi pengawasan. Apakah konsultan pengawas benar-benar melakukan pemeriksaan elevasi, kemiringan dan kualitas sambungan U-Ditch? Ataukah pekerjaan hanya dinilai dari progres pemasangan secara fisik?
Media Pojok Kiri menegaskan, proyek drainase bukan sekadar memasang beton U-Ditch hingga terlihat selesai. Fungsi utamanya adalah mengalirkan air dengan baik. Jika masih ditemukan genangan dan dugaan ketidaksesuaian konstruksi, Dinas Perkim wajib memberikan penjelasan terbuka.
Secara hukum, pengawasan ini memiliki landasan, antara lain UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 6 huruf d tentang fungsi pers sebagai kontrol sosial; UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; UU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 6 Tahun 2023; serta Perpres Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana terakhir diubah dengan Perpres Nomor 46 Tahun 2025 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Atas persoalan tersebut, Media Pojok Kiri mendesak Dinas Perkim Kabupaten Pasuruan segera melakukan pemeriksaan teknis, membuka dokumen RAB, RKS dan gambar kerja, serta melakukan pengujian aliran air dari hulu hingga hilir.
APH dan Inspektorat juga diminta turun melakukan pemeriksaan apabila ditemukan indikasi penyimpangan, termasuk menguji volume, mutu pekerjaan dan kesesuaian pembayaran dengan hasil pekerjaan sebenarnya.
Jika terbukti tidak sesuai kontrak, jangan sekadar ditutup dengan alasan pekerjaan sudah selesai. Penyedia harus diminta bertanggung jawab sesuai ketentuan.
Rp479 juta adalah uang rakyat, bukan anggaran untuk menghasilkan proyek yang sekadar tampak jadi. Jangan sampai bangunannya selesai, tetapi fungsi drainasenya justru gagal!
Media Pojok Kiri membuka ruang klarifikasi kepada Dinas Perkim, CV. Almana dan CV. Kalea Tech demi pemberitaan yang berimbang. Publik berhak mengetahui apakah proyek tersebut benar-benar dikerjakan sesuai spesifikasi atau justru menyimpan persoalan teknis yang harus segera diperbaiki.(Tri/yus)
