Pasuruan , Pojok Kiri – Ketegangan antara warga di sekitar pabrik smelter di kawasan Pasuruan Industrial Estate Rembang (PIER), Kabupaten Pasuruan, akhirnya berhasil diredam. Wakil Gubernur LIRA Jawa Timur, Ayik Suhaya, S.H., turun tangan membantu meredakan situasi dalam aksi audensi atau dialog warga pada Kamis (22/10/2026).
Penyelesaian ketegangan ini menjadi momentum penting bagi semua pihak untuk mengevaluasi komunikasi antara perusahaan, masyarakat, dan aparat keamanan. Sebab, persoalan investasi tidak cukup hanya berbicara soal modal dan keuntungan, tetapi juga menyangkut rasa aman, keterbukaan, serta hubungan harmonis dengan masyarakat sekitar.
Ayik Suhaya menegaskan, jangan sampai persoalan yang sebenarnya bisa diselesaikan melalui komunikasi justru berkembang menjadi konflik berkepanjangan yang membuat investor asing maupun domestik merasa tidak nyaman berinvestasi di Kabupaten Pasuruan.
“Jangan sampai investor takut berinvestasi di Kabupaten Pasuruan hanya karena persoalan keamanan dan kenyamanan yang tidak bisa dijaga. Investasi harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, tetapi kondusivitas juga harus dipelihara bersama,” tegas Ayik.
Menurut Ayik, keberadaan perusahaan di kawasan industri memiliki potensi ekonomi besar, mulai dari membuka lapangan pekerjaan, meningkatkan aktivitas ekonomi warga, hingga menghadirkan program tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR).
Ia menyebut, komitmen penyerapan tenaga kerja yang disampaikan perusahaan adalah 60 persen berasal dari masyarakat sekitar, sedangkan 40 persen lainnya menjadi kewenangan manajemen untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja dengan keahlian khusus.
Ayik juga mengingatkan warga agar tidak mudah diadu domba atau dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Menurutnya, perbedaan kepentingan antara warga dan perusahaan harus diselesaikan melalui komunikasi terbuka, bukan dengan memperkeruh keadaan.
Di sinilah pemerintah daerah perlu mengambil peran lebih aktif sebagai mediator agar persoalan ketenagakerjaan, komunikasi, maupun dampak kegiatan industri tidak terus berulang.
Sementara itu, Humas pihak smelter, Rama, menyampaikan bahwa aksi audensi tersebut dipicu oleh miskomunikasi. Menurut keterangannya, sebagian warga merasa takut melihat kehadiran aparat penegak hukum (APH) yang membawa senjata.
Rama menjelaskan, aparat keamanan didatangkan setelah pihak investor asing mengaku menerima ancaman pembunuhan. Karena itu, kehadiran aparat disebut sebagai langkah pengamanan berdasarkan laporan tersebut.
Keterangan ini menjadi bagian penting yang perlu dijelaskan secara transparan kepada masyarakat. Jika benar terdapat ancaman pembunuhan, persoalan tersebut harus ditangani secara serius oleh aparat berwenang. Namun, kronologi ancaman, dasar pengamanan, dan komunikasi kepada warga juga perlu diperjelas agar tidak menimbulkan kesalahpahaman baru.
Jangan sampai miskomunikasi berubah menjadi konflik, tetapi jangan pula isu keamanan dijadikan alasan untuk mengabaikan keresahan warga.
Peristiwa di kawasan PIER ini menjadi pengingat bahwa iklim investasi yang sehat tidak hanya bergantung pada keamanan perusahaan, tetapi juga pada kepercayaan masyarakat terhadap keberadaan industri.
Pemerintah Kabupaten Pasuruan perlu memastikan komunikasi antara perusahaan dan warga berjalan baik, komitmen tenaga kerja lokal dapat dipertanggungjawabkan, serta program CSR benar-benar memberikan manfaat yang terukur.
Upaya Ayik Suhaya meredam ketegangan patut menjadi awal penyelesaian yang lebih menyeluruh.
Sebab, investor membutuhkan kepastian keamanan, masyarakat membutuhkan kepastian manfaat, dan pemerintah wajib memastikan keduanya berjalan beriringan. Jika salah satu diabaikan, konflik serupa berpotensi kembali muncul dan merugikan semua pihak.(Tri/yus)
