Pasuruan, Pojok kiri – Kondisi sarana dan prasarana (sarpras) lalu lintas di Kabupaten Pasuruan terus menjadi sorotan publik. Sejumlah traffic light, warning light, hingga marka jalan di beberapa ruas jalan dilaporkan tidak berfungsi atau belum memadai. Salah satunya di jalur Kenep – Pandaan yang masih terdapat titik-titik tanpa marka jalan, sementara sejumlah warning light di berbagai wilayah terlihat mati dan terbengkalai.(3/7/2026)
Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan terhadap kinerja Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Pasuruan dalam menjalankan fungsi pengawasan, pemeliharaan, dan pengelolaan sarana lalu lintas.
Padahal, setiap tahun Pemerintah Kabupaten Pasuruan mengalokasikan anggaran pemeliharaan sarana dan prasarana lalu lintas. Namun di lapangan, masyarakat masih menemukan berbagai fasilitas yang tidak berfungsi dalam waktu lama.
Seorang pengamat kebijakan publik menilai kondisi tersebut menunjukkan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola aset lalu lintas.
"Banyaknya traffic light, warning light, maupun perlengkapan jalan yang tidak berfungsi bukan sekadar persoalan teknis. Ini menyangkut manajemen pengawasan. Jika kerusakan dibiarkan berlarut-larut, maka wajar apabila publik mempertanyakan efektivitas kinerja organisasi yang bertanggung jawab," ujarnya.
Menurutnya, Kepala Dinas Perhubungan memiliki tanggung jawab memastikan seluruh jajaran bekerja sesuai tugas pokok dan fungsinya.
"Kepala dinas harus mampu mengoptimalkan kinerja kepala bidang, kepala seksi lalu lintas, hingga seksi teknis sarana dan prasarana. Pengawasan terhadap fasilitas lalu lintas tidak boleh menunggu laporan masyarakat. Seharusnya ada inspeksi rutin dan evaluasi berkala," katanya.
Pengamat tersebut juga menegaskan bahwa anggaran pemeliharaan harus tercermin pada kondisi sarana di lapangan.
"Kalau anggaran pemeliharaan setiap tahun tersedia, tetapi masih banyak sarana yang mati atau terbengkalai, tentu publik berhak meminta penjelasan. Pemerintah harus menunjukkan hasil kerja yang bisa dirasakan masyarakat, bukan hanya serapan anggaran," tegasnya.
Hal senada disampaikan salah seorang warga yang setiap hari melintas di jalur Kenep–Pandaan.
"Kami berharap Dishub lebih aktif turun ke lapangan. Jangan menunggu ramai di media baru ada tindakan. Fasilitas lalu lintas ini menyangkut keselamatan pengguna jalan. Kalau banyak yang mati atau tidak lengkap, tentu sangat disayangkan," ujar warga yang enggan disebutkan namanya.
Masyarakat berharap Pemerintah Kabupaten Pasuruan segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan sarana lalu lintas, mulai dari pendataan, pemeliharaan, hingga pengawasan di lapangan.
"Publik tidak hanya menunggu alasan dan penjelasan, tetapi langkah nyata. Uang yang digunakan untuk membangun dan memelihara sarana lalu lintas berasal dari rakyat. Karena itu, sudah semestinya setiap fasilitas berfungsi optimal demi keselamatan pengguna jalan. Dishub jangan tidur. Saatnya turun ke lapangan, bekerja, mengevaluasi, dan memastikan seluruh sarana lalu lintas kembali berfungsi sebagaimana mestinya."(Tri/yus)
