PASURUAN PojokKiri.com – Gelombang ketidakpuasan terhadap kinerja kepemimpinan Walikota dan Wakil Walikota Pasuruan kian memuncak. Memasuki 2,5 tahun masa jabatan, duet pemimpin Kota Pasuruan tersebut dinilai belum berhasil merealisasikan visi-misi serta 9 program prioritas yang dijanjikan saat kampanye.
Kritik tajam kini muncul kembali salah satunya datang dari Ketua LSM GEMPAR, Alimudin. Ia menyatakan bahwa hingga saat ini belum ada hasil pembangunan atau perubahan signifikan yang dirasakan oleh masyarakat Kota Pasuruan.
"Visi-misi 9 program itu, mana yang sudah berjalan? Menurut mereka, pendataan ekonomi. Tapi mana geliat ekonomi yang jalan? Peningkatan pelayanan dan pendidikan juga mana hasilnya? Realitasnya di sektor pendidikan masih banyak persoalan," ujar Alimudin kecewa.
Alimudin secara khusus menyoroti permasalahan di sektor pendidikan, salah satunya terkait proses penerimaan murid baru yang diduga kuat diwarnai praktik "titipan" oleh oknum pejabat.
Selain masalah pendidikan, LSM GEMPAR juga mengkritisi wacana kelanjutan pembangunan yang diembuskan pihak wakil walikota yang dinilai belum menunjukkan bukti nyata. Pernyataan Wakil Walikota dalam sebuah acara publik baru-baru ini bahkan dituding hanya sebagai upaya penyelamatan citra.
Di sisi lain, status pimpinan daerah yang dikaitkan dengan pekerjaan sebagai pemborong bongkaran bangunan aset pemerintah kota juga sempat menjadi sorotan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Menanggapi dinamika ini, tokoh masyarakat Kota Pasuruan, Zainul Jidoor, ikut angkat bicara. Menurutnya, desakan agar N1 dan N2 mundur merupakan bentuk penuntutan tanggung jawab moral yang sah dalam sistem demokrasi jika pemimpin dinilai tidak mampu merealisasikan janji kampanye.
"Banyaknya keluhan dan kritikan dari berbagai kalangan masyarakat sering saya dengar. Selayaknya, jika Walikota dan Wakil Walikota berjiwa kesatria, mereka dengan legowo mengundurkan diri dari jabatannya," tegas Zainul dengan lantang dan menantang.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Pemerintah Kota Pasuruan maupun Wakil Walikota belum memberikan keterangan resmi terkait tudingan dan desakan mundur yang dilayangkan oleh elemen masyarakat tersebut. (Tri/Yus)
