Pasuruan, Pojok kiri
Lingkungan hidup yang bersih dan sehat merupakan salah satu hak dasar setiap warga negara
yang harus dilindungi. Namun, perkembangan sektor industri yang semakin pesat juga
meningkatkan risiko terjadinya pencemaran lingkungan, terutama akibat limbah Bahan
Berbahaya dan Beracun (B3). Limbah B3 yang tidak dikelola sesuai ketentuan dapat
menimbulkan dampak serius terhadap kualitas tanah, air, udara, serta kesehatan masyarakat.
Oleh karena itu, diperlukan penegakan hukum yang tegas untuk memastikan setiap pelaku
usaha mematuhi peraturan mengenai pengelolaan limbah dan perlindungan lingkungan hidup.(23/06/2026)
Fakta yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tahun 2023
menunjukkan masih adanya pelanggaran terhadap ketentuan lingkungan hidup. Berdasarkan
Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2023/PN Sda dan Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2023/PN Sda,
ditemukan tindakan dumping limbah B3 tanpa izin, tidak tersedianya Tempat Penyimpanan
Sementara (TPS) Limbah B3, serta pengelolaan limbah yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tindakan tersebut berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan
dan membahayakan masyarakat sekitar.
Melalui kedua putusan tersebut, hakim menegaskan bahwa penanggung jawab perusahaan
dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila terbukti melakukan pelanggaran
lingkungan hidup. Hal ini menunjukkan bahwa penegakan hukum lingkungan hidup memiliki
peran penting sebagai upaya pencegahan pencemaran akibat limbah B3, sekaligus sebagai
sarana untuk meningkatkan kepatuhan pelaku usaha terhadap kewajiban perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup. Dengan adanya penegakan hukum yang konsisten dan tegas,
diharapkan dapat tercipta lingkungan yang sehat, aman, dan berkelanjutan bagi generasi
sekarang maupun generasi mendatang.
Jika dikaitkan dengan kondisi kawasan industri di Sidoarjo yang didominasi oleh sektor
manufaktur, pengolahan logam, dan industri berbahan bakar batu bara, kedua putusan
tersebut menunjukkan adanya tantangan dalam penerapan prinsip kepatuhan lingkungan oleh
pelaku usaha. Kegiatan produksi industri pada dasarnya menghasilkan limbah yang harus
dikelola melalui sistem penyimpanan, pengangkutan, dan pengolahan yang sesuai standar.
Namun, fakta dalam kedua perkara memperlihatkan bahwa pengabaian terhadap kewajiban
tersebut masih terjadi, baik melalui pembuangan limbah tanpa izin maupun tidak tersedianya
fasilitas pengelolaan limbah yang memadai. Kondisi ini menunjukkan bahwa peningkatan
aktivitas industri harus diimbangi dengan pengawasan dan tanggung jawab lingkungan yang
lebih ketat, agar pertumbuhan ekonomi tidak menimbulkan kerusakan lingkungan dan risiko
kesehatan bagi masyarakat sekitar kawasan industri.
Dalam Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2023/PN Sda, terdakwa terbukti melakukan pengelolaan
limbah B3 tanpa izin dan membuang limbah hasil kegiatan industri ke media lingkungan
hidup tanpa memenuhi ketentuan yang berlaku. Hakim menilai bahwa perusahaan tidak
memiliki sistem pengelolaan limbah yang memadai, limbah dibuang tanpa prosedur resmi,
serta terdakwa mengetahui kewajiban pengelolaan limbah B3 namun tetap melakukan
pembuangan limbah tersebut.
Selain itu, hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa limbah yang dihasilkan perusahaan
termasuk kategori limbah B3 yang mengandung unsur kimia berbahaya sehingga wajib
disimpan pada Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) Limbah B3 dan dikelola sesuai
prosedur yang telah ditetapkan. Namun, kewajiban tersebut tidak dilaksanakan oleh
perusahaan sehingga berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan hidup.
Pada Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2023/PN Sda, terdakwa JH selaku Direktur PT Surya
Prima Semesta terbukti membuang limbah fly ash dan bottom ash hasil pembakaran batu bara
ke lahan kosong milik perusahaan tanpa izin. Perusahaan tidak memiliki TPS Limbah B3,
tidak memiliki izin dumping, dan tidak memiliki persetujuan teknis pengelolaan limbah.
Hasil uji laboratorium dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur menunjukkan
bahwa limbah tersebut mengandung unsur berbahaya seperti Tembaga (Cu), Chromium
(Cr6+), Cadmium (Cd), Timbal (Pb), Merkuri (Hg), Sianida (CN), dan Nikel (Ni) yang
berpotensi mencemari lingkungan apabila tidak dikelola dengan baik.
Berdasarkan fakta-fakta tersebut, hakim dalam kedua perkara menyatakan bahwa para
terdakwa telah memenuhi unsur tindak pidana dumping limbah tanpa izin sebagaimana diatur
dalam Pasal 104 jo. Pasal 60 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kedua putusan ini menunjukkan bahwa pelanggaran
pengelolaan limbah B3 masih menjadi masalah serius dan memerlukan penegakan hukum
yang tegas guna mencegah pencemaran lingkungan serta melindungi masyarakat dari dampak
negatif limbah berbahaya.
Pembuangan limbah B3 yang terjadi di Sidoarjo menunjukkan bahwa masih ada perusahaan
yang belum menempatkan perlindungan lingkungan sebagai prioritas utama. Demi
menghemat biaya operasional, sebagian pelaku usaha memilih mengabaikan aturan
pengelolaan limbah yang sebenarnya dibuat untuk melindungi masyarakat dan lingkungan.
Padahal, dampak dari pencemaran lingkungan tidak hanya dirasakan saat ini, tetapi juga
dapat mengancam kehidupan generasi mendatang.
Penegakan hukum lingkungan hidup merupakan langkah yang sangat penting untuk
mencegah terulangnya kasus serupa. Putusan yang menjatuhkan sanksi kepada pelaku
dumping limbah tanpa izin membuktikan bahwa setiap perusahaan harus bertanggung jawab
atas dampak yang ditimbulkan dari kegiatan usahanya. Tidak boleh ada alasan keuntungan
ekonomi dijadikan pembenaran untuk mengabaikan keselamatan lingkungan dan kesehatan
masyarakat.
Selain itu, penegakan hukum yang tegas akan memberikan pesan bahwa menjaga lingkungan
bukan sekadar kewajiban moral, melainkan kewajiban hukum yang harus dipatuhi. Apabila
pengawasan dan penindakan dilakukan secara konsisten, perusahaan akan lebih terdorong
untuk menyediakan fasilitas pengelolaan limbah yang sesuai standar dan mematuhi seluruh
ketentuan lingkungan hidup. Dengan demikian, pencemaran dapat dicegah sejak awal
sebelum menimbulkan kerugian yang lebih besar.
Lingkungan yang bersih dan sehat bukan hanya warisan untuk hari ini, tetapi juga investasi
berharga bagi generasi mendatang. Penegakan hukum yang kuat dan kesadaran lingkungan
yang tinggi merupakan kunci utama untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan
dan berwawasan lingkungan.
Berdasarkan analisis Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2023/PN Sda dan Nomor
199/Pid.Sus/2023/PN Sda, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana lingkungan hidup masih
menjadi masalah serius di wilayah industri, khususnya terkait pengelolaan limbah B3.
Pelanggaran yang dilakukan menunjukkan bahwa sebagian pelaku usaha masih mengabaikan
kewajiban hukum lingkungan demi kepentingan ekonomi dan efisiensi biaya operasional.
Putusan hakim dalam kedua perkara tersebut sudah tepat karena memberikan
pertanggungjawaban pidana kepada pihak yang bertanggung jawab, sesuai dengan perbuatan
yang terbukti dilakukan dalam tindak pidana khusus pengelolaan limbah. Penegakan hukum
yang tegas sangat diperlukan agar menimbulkan efek jera, mencegah terjadinya pencemaran
lingkungan, serta mendorong perusahaan untuk lebih patuh terhadap peraturan lingkungan
hidup. Dengan demikian, perlindungan lingkungan hidup harus menjadi tanggung jawab
bersama antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat, demi terciptanya lingkungan yang
sehat dan berkelanjutan bagi generasi mendatang.(Fais/yus)
Penulis : Faisal Rizki
Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan
