PASURUAN, PojokKiri.com – Alih fungsi Jalan Gatot Subroto menjadi jalur alternatif akibat proyek perbaikan Jembatan Bukwedi kembali menuai sorotan tajam. Pasalnya, sejak dialihkan hampir tiga bulan lalu, ruas jalan yang sempit ini kerap memicu kecelakaan lalu lintas fatal. Puncaknya, sejumlah pengguna jalan dilaporkan tewas mengenaskan akibat terlindas truk bermuatan berat.
Kondisi infrastruktur yang tidak sebanding dengan volume dan tonase kendaraan yang melintas memicu gelombang protes keras dari berbagai elemen masyarakat, mulai dari anggota DPRD, LSM, tokoh masyarakat, hingga warga setempat.
Gelombang protes sebelumnya hingga diwarnai aksi nyata oleh Wakil Gubernur LSM LIRA Jawa Timur, Ayi Suhaya, S.H. Aksi pemblokiran jalan di pertigaan Bukir yang diisi dengan orasi dan doa bersama tersebut mendapat dukungan penuh dari warga yang mencemaskan keselamatan mereka.
Meski aksi itu sempat memicu respons cepat dari Walikota dan jajaran Forkopimda yang kemudian menyepakati pengalihan kendaraan berat ke jalur tol, hingga kini kesepakatan tersebut dinilai hanya menjadi "janji manis" di atas kertas. Akibat lambatnya eksekusi kebijakan di lapangan, kecelakaan maut kembali terjadi di lokasi yang sama dan merenggut nyawa pengguna jalan.
Wagub LSM LIRA Jatim, Ayi Suhaya, menegaskan bahwa Jalan Gatot Subroto yang sempit sangat tidak layak dilalui kendaraan besar. Terlebih, kawasan tersebut merupakan jalur padat yang aktif dilalui anak-anak sekolah.
"Saya harap pemerintah dan dinas terkait, baik tingkat kota maupun provinsi, peduli dengan rakyatnya. Setiap detik, nyawa dipertaruhkan bagi para pengguna jalan yang melintas di sini," tegasnya saat diwawancarai pada Rabu (24/6/2026).
Ayi juga mengkritik keras kinerja Walikota Pasuruan yang dianggap menutup mata dan enggan turun langsung ke lapangan untuk merasakan langsung kemacetan serta mendengar keresahan warga.
"Warga menanti tindak lanjut dan kebijakan nyata. Walikota selaku kepala daerah seharusnya turun langsung merasakan, melihat keluh kesah warga. Sudah banyak korban berjatuhan, tapi hingga saat ini mana Walikota?! Jangan cuma tahu istilah '3D': Datang, Duduk, Duit tok!" seru Ayi dengan nada geram.
Tak berhenti di situ, Ayi secara lantang menyatakan bahwa jika Walikota, Wakil Walikota, Ketua DPRD, hingga para anggota dewan dari Dapil Gadingrejo sudah tidak mampu menjalankan tugas demi keselamatan rakyat, mereka lebih baik meletakkan jabatan.
"Jika sudah tidak mampu menjalankan tugas demi masyarakatnya, lebih baik mengundurkan diri. Korban jiwa kembali berjatuhan, namun tak satupun dari eksekutif dan legislatif bersuara. Apakah sudah mati rasa hatinya? Jika begitu, lebih baik mundur. Jangan makan gaji buta!" cecarnya.
Senada dengan LIRA, Koordinator Lapangan Forum Lintas Tokoh Masyarakat RT/RW Bersatu, M. Fatkhulloh, turut menyampaikan kekecewaan mendalam. Ia mengungkapkan bahwa surat permohonan audiensi resmi yang dilayangkan kepada DPRD Kota Pasuruan dan jajaran Forkopimda hingga kini belum mendapatkan respons sama sekali.
"Kami ingin menyampaikan kegelisahan warga secara langsung dan menagih jawaban dari para pemangku kebijakan. Namun, hingga detik ini tidak ada jawaban. Kami berharap para pejabat segera menindaklanjuti hal ini karena menyangkut nyawa ribuan orang setiap harinya," papar Fatkhulloh.
Ia mengingatkan bahwa masyarakat adalah wajib pajak kendaraan yang memiliki hak hukum atas kenyamanan dan keselamatan jalan. Hak tersebut secara tegas dijamin dalam UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ):
Pasal 22 ayat (1): Jalan yang dioperasikan harus memenuhi persyaratan laik fungsi Jalan secara teknis dan administratif.
Pasal 23 ayat (1): Penyelenggara Jalan dalam melaksanakan preservasi Jalan dan/atau peningkatan kapasitas Jalan wajib menjaga Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
Warga Kota Pasuruan kini mendesak adanya tindakan konkret dan cepat dari pemerintah daerah sebelum jalur alternatif ini kembali menelan korban jiwa berikutnya. (Chu/Yus)
