Pasuruan, Pojok kiri – Persoalan traffic light di simpang empat Trajeng, Kota Pasuruan, yang bertahun-tahun tidak berfungsi kembali menuai kritik keras dari masyarakat. Fasilitas pengatur lalu lintas yang seharusnya menjadi penunjang keselamatan pengguna jalan justru dibiarkan dalam kondisi terbengkalai tanpa kepastian penyelesaian.
Warga menilai kondisi tersebut mencerminkan lemahnya penanganan Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Pasuruan dalam mengelola sarana prasarana lalu lintas. Berulang kali dilakukan perbaikan, namun kerusakan kembali terjadi dalam waktu singkat.
“Kalau memang sudah tidak mampu menyelesaikan persoalan ini, Wali Kota harus berani mengevaluasi kinerja Kepala Dishub. Jangan biarkan masalah yang sama terus berulang tanpa ada solusi,” ujar yono salah seorang warga.sabtu (20/6/2026)
Menurut masyarakat, persoalan traffic light Trajeng bukan lagi sekadar kerusakan teknis, melainkan menyangkut tanggung jawab pelayanan publik. Apalagi, keberadaan lampu lalu lintas tersebut berada di titik persimpangan yang cukup ramai dan membutuhkan pengaturan arus kendaraan.
Warga juga mempertanyakan alasan Dishub yang selalu menyebut keterbatasan anggaran sebagai kendala perbaikan. Padahal, setiap tahun pemerintah daerah memiliki anggaran untuk pemeliharaan dan peningkatan fasilitas lalu lintas.
“Kalau setiap tahun anggaran pemeliharaan ada, tetapi hasilnya traffic light tetap mati bertahun-tahun, tentu publik berhak mempertanyakan efektivitas pengelolaannya,” kritik warga.
Masyarakat menduga pola perbaikan yang dilakukan selama ini hanya bersifat sementara dan tidak menyelesaikan akar persoalan. Mereka meminta Dishub tidak lagi melakukan perbaikan yang hanya bertahan sesaat, tetapi mencari solusi permanen.
Warga menegaskan, jika Kepala Dishub tidak mampu menghadirkan penyelesaian, Wali Kota Pasuruan perlu mengambil langkah tegas, termasuk melakukan pergantian pejabat yang dinilai tidak mampu menjalankan tugasnya.
“Jabatan adalah tanggung jawab. Kalau tidak mampu memberikan solusi terhadap persoalan yang sudah bertahun-tahun, jangan dipertahankan. Wali Kota harus mengevaluasi dan mengambil tindakan,” tegas warga.
Hingga kini, masyarakat masih menunggu langkah nyata Pemerintah Kota Pasuruan. Traffic light Trajeng menjadi salah satu contoh persoalan fasilitas publik yang membutuhkan keberanian pemerintah untuk mengambil keputusan, bukan sekadar melakukan pengecekan tanpa hasil.(Tri/yus)
