PASURUAN, Pojok kiri — Kondisi sejumlah sarana dan prasarana (sarpras) lalu lintas di Kota Pasuruan yang terbengkalai dan tidak terawat kembali menuai kritik keras. Fasilitas publik seperti pos pantau, pelican cross, traffic light, warning light, hingga papan informasi visual atau running text yang seharusnya mendukung keselamatan pengguna jalan, justru banyak ditemukan dalam kondisi rusak, mati, atau tidak berfungsi optimal.
Ironisnya, persoalan tersebut terjadi di tengah adanya anggaran pemeliharaan sarpras lalu lintas yang setiap tahun dialokasikan dengan nilai mencapai ratusan juta rupiah. Kondisi ini memunculkan pertanyaan besar terkait efektivitas penggunaan anggaran dan keseriusan Dinas Perhubungan Kota Pasuruan dalam melakukan perawatan fasilitas publik.
Wakil Gubernur Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Jawa Timur, Ayik Suhaya, SH, menyayangkan kondisi tersebut. Ia mempertanyakan komitmen dan kepedulian Kepala Dinas Perhubungan Kota Pasuruan terhadap pelayanan publik.
"Anggaran untuk pemeliharaan ada setiap tahun, nilainya tidak kecil. Lalu kenapa fasilitas lalu lintas masih banyak yang terbengkalai? Kemana hati nurani dan tanggung jawab Kadishub Kota Pasuruan?" tegas Ayik.
Menurutnya, berbagai pihak sudah berulang kali menyampaikan kritik dan masukan, baik dari kalangan media, LSM, maupun masyarakat. Namun, persoalan tersebut seolah belum mendapatkan penanganan serius.
"Kalau memang tidak mampu mengelola dan merawat fasilitas yang menjadi tanggung jawabnya, sebaiknya dievaluasi. Jangan sampai masyarakat terus dirugikan karena fasilitas keselamatan jalan dibiarkan tidak berfungsi," ujarnya.
Ayik menilai, pengelolaan anggaran publik harus disertai transparansi dan hasil yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Pemeliharaan sarana lalu lintas bukan hanya kewajiban administratif, tetapi menyangkut keselamatan pengguna jalan.
Ia meminta Pemerintah Kota, khususnya Walikota Pasuruan segera melakukan audit dan evaluasi terhadap kinerja Kepala Dinas Perhubungan, termasuk memastikan penggunaan anggaran pemeliharaan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
"Jangan sampai anggaran terus berjalan, tetapi fasilitas di lapangan justru semakin memprihatinkan. Masyarakat berhak mendapatkan pelayanan yang layak.kalau tidak mampu melakukan tugasnya Kadishub harus turun" tegas Ayik suhaya.SH,(Tri/yus)
