PASURUAN, PojokKiri.com — Di bawah temaram lampu Joglo Agung Manunggal Condro Kirono, Dusun Nguling, Desa Brambang, sebuah diskursus tajam mengenai jati diri bangsa bergulir. Dalam Sarasehan Kebangsaan rutin "Selasa Kliwon", para tokoh lintas penghayat dan pegiat budaya berkumpul untuk membedah rapuhnya pelestarian kearifan lokal di tengah serbuan budaya asing dan kaku-nya birokrasi, Senin malam (27/04/2026).
Acara yang dipandu oleh tokoh-tokoh spiritual seperti Romo Suryo, Romo Adit, dan Romo Putu ini turut dihadiri perwakilan Disbudpar Kabupaten Pasuruan, kepolisian, serta perangkat desa guna mencari titik temu antara kebijakan pemerintah dan napas kebudayaan rakyat.
Suasana sarasehan menghangat saat Bopo Suryo melontarkan kritik pedas terhadap pola pembinaan budaya oleh Pemerintah Daerah. Ia menyoroti fenomena di mana aktivitas budaya berbasis ajaran leluhur seringkali dipandang dengan kecurigaan dan pengawasan ketat, sementara pengaruh asing dibiarkan tanpa filter.
“Saya kadang berpikir, ajaran leluhur kok malah diawasi? Konsep adil dan makmur itu satu kesatuan. Harusnya pemerintah tidak usah terlalu sibuk membuat event seremonial, tapi berikan program pembinaan nyata yang menyentuh akar rumput,” tegas Bopo Suryo.
Ia juga menyentil penggunaan istilah-istilah keren tapi tidak membumi seperti ‘Spirit of Kartini’. Menurutnya, masyarakat pedesaan lebih butuh kehadiran moral pemerintah melalui simbol lokal, seperti tumpengan atau gunungan, daripada tema-tema asing yang sulit dipahami.
Bopo Aditya menambahkan dimensi spiritual dalam diskusi tersebut. Beliau mengingatkan bahwa bencana alam maupun pandemi adalah teguran bagi manusia yang mulai abai menjaga harmoni dengan "Bapa Angkasa" (langit) dan "Ibu Pertiwi" (bumi).
“Cara 'ngajinya' orang Jawa itu adalah Ngajeni (menghargai) dan Nyajeni (menyuguhkan kebaikan). Kerukunan sosial atau budaya sambatan itu lahir dari komunikasi hati ke hati, bukan sekadar instruksi formal atau regulasi pemerintah,” jelasnya.
Suara dari akar rumput juga datang dari Wiwit Yudasmara, penggiat budaya yang mendesak Disbudpar untuk melakukan inventarisasi sejarah secara serius. Ia menyoroti wilayah Winongan yang memiliki nilai sejarah tinggi sebagai basis Empu Supo (pembuat keris legendaris), namun kini literaturnya terancam hilang.
Wiwit juga mengeluhkan redupnya pertunjukan rakyat (Purtura) di Pasuruan Timur. “Dulu musim giling gula selalu ada wayang dan ludruk, sekarang sepi. Kami butuh pemerintah memfasilitasi agar anak cucu tidak kehilangan pakem,” pintanya.
Menanggapi rentetan aspirasi tersebut, Andi, perwakilan Bidang Pemasaran Disparbud Kabupaten Pasuruan, membawa angin segar. Ia menjelaskan bahwa saat ini bidang Kebudayaan telah kembali bersinergi di bawah naungan Dinas Pariwisata.
“Terkait usulan literasi sejarah Mbah Ontok (Empu Supo) dan pembukuan sejarah Winongan, saya sangat setuju. Ini akan kami bawa ke Musrenbang untuk diusulkan sebagai program prioritas tahun depan,” ujar Andi yang juga merasa terpukau dengan potensi Joglo Agung sebagai calon Desa Wisata.
Sarasehan yang berlangsung hingga larut malam ini ditutup dengan doa lintas keyakinan oleh Gus Fadholi. Pertemuan ini mempertegas pesan bahwa kebudayaan bukan sekadar objek regulasi, melainkan subjek pembangunan. Joglo Agung diharapkan terus menjadi benteng bagi generasi muda agar tidak kehilangan jati diri di tengah derasnya arus modernisasi. (Chu/Yus)
