PASURUAN, pojok kiri Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pasuruan, Muhammad Munif, melaksanakan agenda Reses I Masa Sidang I Tahun 2026 pada Selasa(17/03/2026). Pertemuan ini menjadi momentum krusial bagi warga untuk menyuarakan aspirasi langsung terkait infrastruktur dan kesejahteraan sosial di tengah tantangan anggaran daerah.
Kegiatan yang berlangsung dialogis ini dihadiri puluhan warga yang antusias menyampaikan usulan, mulai dari pemulihan ekonomi hingga solusi atas permasalahan lingkungan yang menahun.
Dalam sambutannya, Muhammad Munif menekankan bahwa fungsi reses adalah jembatan konstitusional agar suara rakyat tetap menjadi prioritas utama. Mengingat adanya dinamika Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mengalami penyesuaian, Munif mengingatkan pentingnya memilah antara "kebutuhan mendesak" dan "keinginan semata".
"Langkah utama kita adalah menyiapkan data dan kebutuhan. Saat PAD dikurangi, prioritas kita adalah menyesuaikan kebutuhan utama. Form serap aspirasi inilah yang menjadi landasan kuat bagi kami untuk memperjuangkan anggaran di tahun berikutnya agar lebih banyak yang terealisasi," papar Munif.
Isu lingkungan menjadi sorotan tajam dalam reses kali ini. Munif menggarisbawahi dua jenis bencana yang kerap menghantui warga Kota Pasuruan: Banjir Rob (pasang air laut) dan banjir akibat buruknya sistem drainase yang tidak mampu menampung debit air hujan.
Ia menegaskan bahwa penanganan banjir bukan lagi sekadar pilihan, melainkan kewajiban yang harus diperjuangkan dalam skala prioritas pembangunan. Keluhan warga mengenai infrastruktur air ini akan dicatat secara resmi untuk dibawa ke rapat paripurna DPRD.
Muhammad Munif mengapresiasi keaktifan warga dalam mengisi form serap aspirasi. Menurutnya, dokumen tersebut adalah senjata utama anggota dewan dalam mengawal program pemerintah daerah agar tepat sasaran.
Melalui Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD, Munif berkomitmen untuk memastikan kebijakan yang diambil pemerintah selaras dengan kebutuhan riil di akar rumput, terutama dalam menjamin keamanan warga dari ancaman banjir dan peningkatan layanan publik di tahun anggaran berjalan.(Yus)
