PASURUAN, pojok kiri Ribuan warga dari 10 desa di wilayah Kecamatan Lekok dan Kecamatan Nguling tumpah ruah di Lapangan Arepas Semongkrong, Desa Pasinan, Jumat (19/12/2025) siang. Dengan penuh kekhusyukan, mereka menggelar aksi Istighosah Bersama guna memohon pertolongan Allah SWT sekaligus mengetuk pintu hati Presiden RI Prabowo Subianto agar mengembalikan hak atas tanah yang telah menjadi sengketa selama puluhan tahun.
Acara ini dipimpin langsung oleh KH Imron selaku Ketua Pengurus NU Kota Pasuruan, didampingi para ulama setempat dan dihadiri oleh jajaran kepala desa dari wilayah terdampak.
Di tengah lantunan ayat suci dan selawat, puluhan spanduk berisi tuntutan warga berkibar di lokasi. Beberapa di antaranya bertuliskan kalimat tegas: "Pak Prabowo! Kembalikan Tanah Rakyat!", "Ini Tanah Milik Pribumi, Bukan Milik TNI AL!", dan "Menolak Keras Pembangunan Batalyon".
Dalam sambutan mantan Kades Sumberanyar, Eko, menegaskan bahwa warga memiliki keyakinan kuat terhadap sifat welas asih Presiden Prabowo. Ia juga mengkritisi klaim pihak TNI AL yang dianggapnya tidak memiliki dasar hukum kuat untuk melakukan eksekusi di lahan tersebut.
"Sertifikat Hak Pakai TNI AL itu patut diduga mal-administrasi, karena tidak ada berita acara pelepasan hak yang melibatkan para pihak secara seimbang melalui mufakat jual beli," ujarnya.
Dalam aksi tersebut, sebuah surat terbuka untuk Presiden Prabowo dibacakan dengan penuh emosi. Surat tersebut mengungkap penderitaan warga yang selama ini seolah "terasing" di tanah kelahirannya sendiri:
1. Administrasi Terhambat: Kesulitan mengurus KTP dan Kartu Keluarga (KK).
2. Pembangunan Terhenti: Larangan membangun infrastruktur desa hingga renovasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).
3. Kriminalisasi Aktivitas: Warga dihantui rasa takut dalam aktivitas sehari-hari; menebang pohon atau sekadar lewat seringkali berujung pada laporan kepolisian.
"Kami warga dua kecamatan sudah puluhan tahun hidup tidak normal. Kami seolah dilarang hidup di desa kami sendiri," bunyi petikan surat terbuka tersebut.
KH Imron dalam tausiyahnya meminta agar Bupati Pasuruan dan jajaran Forkopimda segera hadir memfasilitasi dialog agar masalah ini tidak berlarut-larut. Ia menegaskan bahwa tugas pemerintah dan TNI adalah melindungi dan menyejahterakan rakyat, bukan sebaliknya.
"Kewajiban pemerintah adalah melindungi, hadir memfasilitasi masyarakat agar masalah tidak berkepanjangan. Kami memohon kepada TNI agar menjalankan tugasnya sebagai pelindung masyarakat," tutur KH Imron.
Aksi ditutup dengan isak tangis salah satu warga yang melantunkan orasi permohonan terakhir: "Pak Presiden, tolong kembalikan tanah kami... kembalikan tanah kami."
Warga berharap melalui doa bersama ini, pintu keadilan terbuka lebar dan Presiden Prabowo dapat memberikan kebijakan diskresi yang mengedepankan sisi kemanusiaan bagi ribuan rakyat di Pasuruan.(Khu/yus)
