PASURUAN, pojok kiri.Laporan dugaan perusakan baliho yang dilayangkan relawan kotak kosong, dikembalikan Bawaslu Kota Pasuruan. Pengembalian ini pun menjadi tanda tanya, lantaran dianggap penuh keganjilan.
Koordinator Kotak Kosong, Ayik Suhaya mengaku heran dengan sikap Bawaslu Kota Pasuruan. Sebab, sebagai warga negara Indonesia, dirinya punya hak untuk mengajukan laporan dugaan pelanggaran pemilu.
Begitu juga dengan alat bukti yang disampaikan. Pihaknya sudah mengajukannya melalui foto atas baliho yang mengalami kerusakan. "Lalu, bukti apa lagi yang dibutuhkan. Kami WNI, punya hak untuk melaporkan. Kok malah dikembalikan, bukannya ditindaklanjuti," ujarnya.
Ia memandang, Bawaslu malas untuk bekerja. Padahal, komisioner Bawaslu digaji dengan duit pemerintah, yang sumbernya salah satunya dipungut dari pajak rakyat.
Harusnya, Bawaslu turun tangan untuk melakukan penyelidikan atas laporan yang disampaikan. "Masak kami harus membawa baliho yang rusak ke Bawaslu. Harusnya Bawaslu turun, untuk mengecek sendiri dan mendalami," bebernya.
Karena itulah, ia memandang Komisioner Bawaslu Kota Pasuruan enggan bekerja. Mereka hanya mau menerima gaji besar, namun ogah untuk menjalankan tugasnya.
"Jangan hanya mau gaji, tapi tidak mau kerjanya. Apa mau makan gaji buta. Kalau tidak mampu dan merasa tidak pecus, lebih baik mundur saja. Banyak kok yang mau menggantikan. Dan pastinya, lebih profesional," tudingnya.
Ia berharap, Bawaslu Kota Pasuruan bersikap profesional. Jangan ada keperpihakan. Terlebih sampai ada kongkalikong dengan Paslon.
"Kalau kinerja Bawaslu tidak profesional, akan kami laporkan ke DKPP," timpalnya.
Sementara itu, belum ada konfirmasi dari Bawaslu Kota Pasuruan berkaitan dengan hal ini. Namun yang jelas, Bawaslu Kota Pasuruan mengembalikan laporan relawan kotak kosong lantaran dianggap kurang bukti formil dan materiil.(Yus)
