Pasuruan, Pojok Kiri
Calon Gubernur Jawa Timur nomor urut 2, Khofifah Indar Parawansa, melihat melihat secara langsung proses pembuatan kue pia saat safari politik di industri rumahan kampung pia dusun Waru Rejo desa Kejapanan Kecamatan Gempol, Pasuruan, Jawa Timur, Jumat (8/11/2024). Safari politik tersebut untuk mendengarkan secara langsung keluhan pelaku usaha kecil terkait terkendala dengan masalah pemasaran yang harus bersaing dengan bakpia produksi pabrik dan permodalan serta dijadikannya kampung pia sebagai kampung wisata.
Seperti di setiap kunjungan lainnya, kedatangan Khofifah di Kampung PIA ini diiringi lagu "Khofifah Wae Ojok Liyane". Calon Gubernur Jatim nomor urut 2 ini disambut Para pengrajin Bak PIA yang kebanyakan ibu-ibu.
Khofifah rela mendatangi sudut proses produksi di mana para pengrajin berada. Mereka kemudian ramai-ramai berfoto selfie dengan mantan Menteri Sosial tersebut.
Usaha kuliner di kampung pia tersebut keluhkan, dimana pasca covit belum bisa kembali seperti yang dulu.
"Ada proses penurunan yang signifikan dan sekarang mulai naik kembali, katanya sempat turun sampai 50% dan sekarang naik kembali, "terang Khofifah.
Pembelian kue PIA sempat deflasi dan sekarang sudah inflasi lagi nol komah, namun inflasinya cukup terkendali, bahwa akhirnya ada daya beli masyarakat.
Khofifah puji apa yang dilakukan ibu-ibu yang punya ketrampilan bikin pia disini, mereka ngisii dengan memberikan keterampilan keterampilan di sekolah sekolah. Artinya mereka mempunyai inflasi, mereka punya ruang untuk bisa mentransformasikan skilnya melalui sekolah sekolah.
Mereka juga sudah melakukan penjualan secara online, antara 15-30% penjualan mereka secara online. Kini sedikit demi sedikit sekarang sudah mulai tumbuh.
Khofifah berharap ekonomi masyarakat terus ikut tumbuh dan daya beli masyarakat juga terus membaik sehingga sektor-sektor UMKM seperti ini akan terus memberikan ruang bagi siapapun yang menginspirasi kerja-kerja melalui UMKM.
Pada kesempatan tersebut Khofifah juga menyampaikan kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang menghapus kredit macet pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) melalui penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024.
Khofifah dalam keterangannya, mengatakan kebijakan ini adalah kabar baik bagi pelaku usaha UMKM, bisa jadi harapan baru bagi pelaku UMKM yang kemarin sempat macet kreditnya. Ini bisa NPLnya, non performinnya itu bisa Zero, kalau mereka masuk kategori kemacetan karena covid, kemacetan pembayaran karena bencana alam.
Bahkan, Khofifah mengkomunikasikan dengan pihak terkait agar mengidentifikasi melalui dinas keUMKM kota/kabupaten sehingga nanti melanjutkan ke dinas keUMKM propinsi, yang selanjutnya ke dinas UMKM pusat supaya semua berseiring dengan proses asesmen untuk bisa mengambil keputusan di level atau posisi apa penghapusan kredit macet bagi UMKM itu.
Menurutnya, dengan adanya kebijakan ini, mereka yang sebelumnya tidak bisa mendapatkan pembiayaan karena masuk dalam daftar pinjaman bermasalah (blacklist), namun masih memiliki kemampuan untuk berkembang usahanya kini dapat memiliki kesempatan kembali untuk mendapatkan akses modal.
Berdasarkan data terbaru dari Pemprov Jatim, total Non Performing Loan (NPL) di dua bank penyalur pembiayaan untuk UMKM Jatim per Oktober 2024 mencapai Rp166,9 miliar dengan total debitur sebesar 1.164 pelaku UMKM.
Kredit macet itu berasal dari realisasi penyaluran program dana bergulir (Dagulir) bagi UMKM, sedangkan untuk program KUR data kredit macet masih dikoordinasikan dengan Bank Himbara.
"UMKM ini pada dasarnya adalah pejuang ekonomi yang tangguh. Kalau mereka tidak mampu bayar pasti karena memang benar-benar ada kejadian luar biasa. Pengalaman saya waktu meluncurkan kredit Prokesra bagi usaha ultra mikro dan mikro dengan bunga pinjaman tiga persen setahun, sudah berjalan 3 tahun ternyata NPL nya hampir nol prosen, yaitu sebesar 0,02 persen,” ucap Khofifah.
Program pembiayaan Prokesra yang dijalankan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur total realisasi kredit melalui Bank UMKM dari tahun 2022-2025 sebesar Rp464,9 miliar. Nilai NPL tahun 2023 hanya 0,01 persen, dan nilai NPL tahun 2024 hanya 0,02 persen.
Sedangkan untuk program pembiayaan Dagulir dari APBD Provinsi Jawa Timur, total realisasi kredit yang telah disalurkan mencapai Rp1,07 trilliun. Dengan total NPL dagulir mencapai Rp166,9 miliar yang diampu oleh 1.164 pelaku UMKM.
"Nah itu dimungkinkan 1.000 lebih yang kira kira sementara masuk identifikasi UMKM di Jawa timur yang potensial untuk mendapatkan penghapusan. Sehingga npl pasti akan turun drastis. " Ujar Khofifah.(Syafi'i/Yus).
