Pasuruan, Pojok Kiri
120 PPK yang sudah terbentuk di 24 kecamatan, resmi di Lantik untuk Pilkada Kabupaten Pasuruan 2024-2029. 120 diantaranya, merupakan PPK yang terlibat pada Pemilu 2024. Sisanya, merupakan orang-orang baru dalam lingkup kerja penyelenggara pemilu.
"Kalau diprosentasekan, 70 persen PPK ini wajah lama yang kami harapkan bisa lebih baik kinerjanya. Yang baru, sesegera mungkin beradaptasi karena tahapan terus berjalan," bebernya.
Pelantikan digelar di Hotel Royal Senyiur Prigen, Kamis (16/5/2024) dan dipimpin langsung oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pasuruan, Zainul Faizin.
Hanya saja, pelantikan tersebut sempat molor hingga satu jam lamanya. Maka tak heran bila Zainul Faizin mengingatkan seluruh PPK untuk lebih disiplin waktu. Terutama soal ketepatan waktu. Itu lantaran dalam pelantikan kemarin, tidak sedikit PPK yang datang belakangan. Mereka terlambat. Padahal, undangan untuk menghadiri pelantikan tersebut dijadwalkan pukul 09.00. Namun hingga satu jam berselang, masih ada PPK yang baru tiba di lokasi pelantikan.
"Ini jadi peringatan pertama bagi semua, jangan pernah sepelekan waktu, apalagi ketika sudah menyangkut tahapan penyelenggaraan, semua ada konsekuensi hukumnya," bebernya.
Acara tersebut disaksikan Pj Bupati Pasuruan, Andriyanto; kemudian Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, Sudiono Fauzan; Ketua Bawaslu Kabupaten Pasuruan, Arie Yunianto dan undangan lainnya.
Dalam sambutannya, Pj Bupati Pasuruan Andriyanto mengatakan dalam waktu dekat ia menyanggupi akan mengajukan asuransi kesehatan bagi seluruh PPK. Terutama bagi mereka yang selama ini belum tercatat dalam kepesertaan BPJS. Menurutnya, kebijakan itu menjadi salah satu bukti dukungan pemerintah demi terselenggaranya kontestasi politik dengan baik.
"Banyaknya kegiatan PPK dipastikan membuat mereka harus memforsir tenaga. Bahkan harus mengurangi jam istirahatnya. Maka dari itu karena mereka bagian dari penyelenggara pemerintah juga akan mencoba untuk memberikan jaminan perlindungan untuk kesehatannya," kata Andriyanto.
Keputusannya seperti apa, tentu akan mempertimbangkan kekuatan fiskal daerah. Namun dengan jumlah PPK yang ada, Andrianto menyebut kebutuhan anggaran untuk mengkover PPK dalam kepesertaan BPJS, kemungkinan tidak begitu besar.
Disamping itu, ia juga memerintahkan seluruh camat untuk segera memfasilitasi keperluan PPK. Baik kebutuhan SDM sebagai staf administrasi maupun infrastruktur penunjang seperti ruangan sekretariat.(Syafi'i/yus)
