PASURUAN, Pojok Kiri - Bergulirnya wacana penggunaan hak interpelasi sejumlah fraksi di DPRD Kabupaten Pasuruan, terkait mutasi pejabat di lingkungan Pemkab, menuai sorotan dari kalangan aktivis. Bahkan, Ketua Generasi Muda Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan dan Putra Putri TNI Polri (GM FKPPI) Pasuruan Raya, Ayik Suhaya memandang, sikap legislatif, teramat lebay.
“DPRD Kabupaten Pasuruan, tidak perlu berlebihan menanggapi mutasi jabatan. Serta, jangan membuat gaduh, dengan menggulirkan wacana interpelasi yang tidak beralasan,” tegas Ayik.
Ia memandang, apa yang dilakukan oleh Pj Bupati Pasuruan, Andriyanto, sudah sesuai dengan regulasi. Dalam penjelasan Pj Bupati, mutasi tersebut telah mendapat persetujuan dari BKN, KASN serta Kemedagri.
Karenanya, ia menekankan, agar legislatif tidak memanfaatkan situasi. Yakni menumpangi hak interpelasi itu, dengan muatan politis. “Kalau saya melihatnya, mutasi yang dilakukan pak Pj Bupati Pasuruan ini, sesuai dengan regulasi dan normatif. Karenanya, jangan sampai penggunaan hak interpelasi, ditumpangi dengan muatan politis, seiring dengan adanya sesuatu yang disembunyikan,” imbuhnya Jumat (1/3/2024).
Ayik mengatakan, sikap legislatif yang berencana melakukan interpelasi, justru memicu kegaduhan. Karena apa yang sebenarnya dilakukan Pj Bupati, sudah sesuai dengan tupoksi.
Dia tidak ingin, wacana interpelasi, hanya untuk menaikkan nilai tawar dan gertak sambal semata. Tujuannya, untuk mendapatkan sesuatu. Karena kebijakan mutasi, tidak layak diintervensi.
“Dari apa yang saya amati, legislatif ini, kerap memunculkan wacana-wacana yang tersembunyi. Tak hanya soal interpelasi mutasi, tetapi ketika menjelang pengesahan APBD hingga APBD Perubahan, selalu saja ada drama,” nilainya.
Untuk itulah, ia mempertanyakan, sebenarnya apa alasan, serta dasar menggunakan interpelasi. Kalau tentang mutasi, dirinya meyakini sudah sesuai dengan regulasi.
Bahkan, dirinya berharap, legislatif bisa objektif dan netral. Jika ada yang menyimpang, katakan saja dan jangan mencari cari kesalahan. Masyarakat malu disuguhkan potret tersebut.
“Jika anggota DPRD Kabupaten Pasuruan tetap ngotot melakukan hak interpelasi, kami akan melakukan demonstrasi besar-besaran bersama masyarakat,” papar Ayik yang juga Wakil Gubernur LIRA Jatim. (yus)
