Pasuruan, pojok kiri.
Kinerja Pemkab Pasuruan dipertanyakan legislative. Hal ini seiring dengan masih banyaknya hal yang harus ditangani.
Mulai dari persoalan peningkatan SDM pegawai hingga persoalan infrastruktur dan seabrek permasalahan di Kabupaten Pasuruan lainnya. Sorotan itu seperti yang datang dari Komisi I DPRD Kabupaten Pasuruan. Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Pasuruan, Sugiarto membeberkan sederet hal yang perlu ditangani Pemkab.
Salah satunya, berkaitan dengan peningkatan SDM pegawai. Serta beberapa persoalan lainnya yang harus ditangani. “Satpol PP misalnya. Perlu peningkatan SDM untuk memaksimalkan penegakan perda,” singgungnya.
Tidak Komisi I DPRD Kabupaten Pasuruan yang menggulirkan seabrek sorotan. Komisi III DPRD Kabupaten Pasuruan, tak mau ketinggalan. Seabrek persoalan infrastruktur dipertanyakan.
Salah satunya, masalah byar pet lampu PJU yang banyak terjadi di jalanan. Atau persoalan penanganan sampah yang perlu dimaksimalkan. Hingga support RTLH yang perlu ditingkatkan. Baik kualitas maupun kuantitasnya.
“Banyak hal yang masih perlu dilakukan Pemkab Pasuruan. Seperti halnya lampu PJU yang banyak mati di jalanan,” ungkap Mahdi Haris, sekretaris Komisi III DPRD Kabupaten Pasuruan.
Bupati Pasuruan, Irsyad Yusuf mengungkapkan, setiap masukan dari legislative, tentu akan menjadi atensi dari pemerintah daerah. Karena bagaimanapun, kritikan ataupun saran dari legislative, adalah masukan untuk melecut pelayanan kepada masyarakat.
“Kami akan tindaklanjuti masukan-masukan yang ada dari legislative tersebut,” tandasnya.***(yus)
