Bolo Dewan Bicara."Bangil Ibu Kota (Banjir)?”

Pasuruan, Pojok Kiri

Hari ini, Rabo (7/12/2022)  DPRD Kabupaten Pasuruan  menyapa warganya dalam acara Pasuruan Menyapa – Bolo Dewan Bicara. Rusdi Sutejo, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan yang  turun langsung pada acara ini. Acara ini digelar di Jl. Nener Desa Kali Anyar Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan.

Tema pada acara bersama DPRD Kabupaten Pasuruan menggelar diskusi bertema “Bangil Ibu Kota (Banjir)?” 

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, Rusdi Sutejo, memaparkan peta wilayah wilayah mana yang sering terdampak banjir yang jadi permasalahan menahun di Ibukota Bangil.

Selain Rusdi, beberapa narasumber lain juga  hadir seperti Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Pasuruan, Ridwan Harris; Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pasuruan, Suwito Adi; Kepala Dinas PU, SDA, dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan, Hari Apriyanto; Bapeda ; Anggota DPRD Kabupaten Pasuruan, Saad Muafi.

Narasumber As'at, mengawali materinya " tahun 2050 debit laut naik, alun -alun Bangil akan tenggelam kalau infrastrukturnya tidak di antisipasi mulai sekarang. "Ucapnya 

Menurutnya Pasuruan begitu lekat dengan bencana banjir. Sejarah mencatat, sejumlah peristiwa banjir dan longsor pernah terjadi hingga menelan belasan korban jiwa. Bahkan Sebuah koran berbahasa Belanda menjadi bukti sejarah yang mencatat bagaimana peristiwa itu terjadi. Air bah datang dan menghantam sebagian wilayah timur Pasuruan tahun 1929 silam. Sebanyak 15 orang tewas dalam kejadian kala itu.

Rusdi Sutejo juga , menuturkan dalam forum kali ini dirinya sengaja untuk mengundang Dinas SDA/TR, Dinas BPBD dan Dinas Sosial, karena ketiga unsur Dinas tersebut ada keterkaitan dalam penanganan masalah banjir di wilayah Bangil.

"Penanganan temporer sangat diperlukan untuk mengatasi masalah banjir di Bangil, menurut saya, diperlukan shelter-shelter permanen yang lengkapi logistiknya di titik-titik daerah yang menjadi langganan banjir, agar penanganan banjir lebih cepat dilakukan, harapan saya, forum ini bisa mencari solusi bersama masyarakat dan pemerintah daerah, agar penanganan banjir di bangil bisa diatasi secara permanen," kata dia.

Saat momen diskusi Lurah Kali Anyar kecamatan Bangil juga turut  menuturkan,  "  laporan warga saat musim hujan, memang sangat memprihatinkan, karena Kelurahan Kalianyar menjadi tumpuan, muara,  bong (banyak kali) , kemarin itu memang sempat meluap, saya sering ditabrak warga, untuk penanganan luapan air di desa kami. Kami hanya bisa menyampaikan ke pejabat diatas (OPD), sejak tahun 2021, namun sampai saat ini belum ada realisasi" Tuturnya. 

Bahkan relawan bencana dan warga juga menyoroti apa yang dilakukan dinas Sosial tahun kemarin, " Kami dan warga sangat kecewa apa yang di lakukan dinas Sosial, nasi basi ikan klotok di berikan pada warga dampak banjir. "Ucapnya.

Sorotan tersebut langsung mendapat jawaban dari dinas Sosial, mereka memaparkan kejadian yang sebenarnya.

" Memang dapur umum menjadi tugas pokok dinas sosial, saat itu saya sudah di tegur Bapak Rusdi, atas petunjuk beliau kami melakukan pembinaan kepada anggota kami, karena kurangnya SDM dan mekanisme logistik dari propinsi. Atas petunjuk Bapak Rusdi kami tahun ini mendapatkan pelatihan Standart penanganan dapur umum dalam penanganan  bencana banjir. Kami telah mengantisipasi dengan penambahan personil Tagana ( memperbanyak relawan) harapan kami penanganan kedepan  memuaskan.

As'at , " Kejadian menu ikan klotok dan nasi basi jangan sampai terulang lagi.

Penanganan banjir di kabupaten Pasuruan, tidak cukup hanya duduk bersama, diperlukan konsep yang jelas untuk mengatasinya, juga membangun kembali hubungan sosial dan komunikasi yang baik, antara masyarakat dan Pemerintah, dari tingkat RT sampai Bupati.

Tata Ruang, " kalau kita berbicara banjir, kita berbicara hujan, air dari hulu ke hilir, yang mana desa Kalinyar berada di hilir, banyak irigasi yang tersumbat, menanganinya butuh kerjasama semua pihak (duduk bareng). Tuturnya.

Harapan masyarakat, permasalahan banjir di kabupaten Pasuruan melalui aspirasinya di forum ini, bisa didengar dan dicatat oleh anggota dewan serta instansi terkait yakni Dinas BPBD, Dinsos dan SDA/TR, sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan saluran irigasi serta normalisasi sungai yang sangat urgen dilaksanakan, agar permasalahan banjir di kabupaten Pasuruan bisa teratasi. (Fii/Yus).