Pasuruan-Pojok Kiri
Pemkab Pasuruan terus menuai kritikan dari politisi, terkait rencana pembangunan gedung damkar dan BPBD senilai Rp 25 Miliar yang akan di lakukan. Kini giliran dari ketua DPC partai PDI.P Kabupaten Pasuruan sekaligus Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan Andri Wahyudi meminta Pemkab Pasuruan harus lebih rasional dalam merencanakan pembangunan.
Menurut Wahyudi Pemkab pasuruan jangan hanya memaksakan pembangunan gedung damkar dan Gedung BPBD dengan dalih untuk meningkatkan pelayanan dan kepentingan masyarakat.“Jangan berpikir ke arah sana dulu, karena faktanya masih banyak pelayanan dan kepentingan masyarakat yang tidak terakomodir,” katanya.
Pria yang akrab di panggil AW ini menyebut, salah satu contoh bentuk pelayanan yang belum tersentuh adalah penanganan paska bencana yang sampai sekarang belum tersentuh seperti Jembatan Ngepek Desa Sumbersuko yang di terjang bencana banjir sampai sekarang belum di tangani.padahal jembatan tersebut menjadi akses jalan alternatif bagi masyarakat menuju Kecamatan Pandaan
“Harusnya, Pemkab lebih memprioritaskan hal - hal yang seperti ini, dibandingkan membangun gedung yang nilainya besar tapi belum jelas manfaatnya ,” lanjutnya.
Selain jembatan rusak yang belum di tangani, ada juga Tanggul Penahan Tanah (TPT) di Petungasri yang juga tidak tersentuh perbaikan padahal kejadiannya sudah dua tahun yang lalu.seharusnya ini mendapat porsi anggaran dan masuk usulan scala prioritas.
Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Pasuruan ini menyebut Pemkab tak sensitif dengan situasi sekarang ini.Di tengah ancaman resesi global plus melemahnya ekonomi akibat Pandemi, Pemkab justru membuat usulan yang tak masuk akal.
Seperti yang di muat sebelumnya, Pemkab Pasuruan berencana mendirikan gedung Damkar di wilayah Kraton dengan anggaran Rp 25 miliar.Gedung itu akan diisi Damkar, BPBD hingga Dinsos atau Tagana. Pemkab rencananya akan mensentralisasi sejumlah OPD.(Fii/Yus)
