Header Ads Widget

Hosting Unlimited Indonesia

Ticker

6/recent/ticker-posts

Japas Demo Tolak Calon Sekdaprov Adhy Karyono

Diduga Terlibat Korupsi Bansos
Massa aksi demo dari Japas membentangkan poster berisi tolak calon Sekda Koruptor di depan kantor Gubernur Jatim, Rabu 20 April 2022 (Foto : Yudha)

Surabaya,Pojok Kiri 
Jaringan Pemuda Surabaya (Japas) turun jalan melakukan aksi demonstrasi di kantor Gubernur Jatim, Rabu (20/4/2022) mulai pukul 15.00-15.30 WIB sebagai bentuk pernyataan sikap menolak calon Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur (Sekdaprov Jatim) Adhy Karyono karena diduga terlibat korupsi bantuan sosial (bansos) Kementerian Sosial (Kemensos) era Mensos Juliari P Batubara. 

Koordinator aksi Japas M.H Sholeh dalam orasinya menyerukan lima tuntutan. 

Pertama mencabut Surat Keputusan Panitia Seleksi (Pansel) Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Sekdaprov Jatim Nomor 800/2312/Pansel-JPTM/2022.

Kedua Pansel melakukan seleksi ulang terhadap pengisian jabatan calon Sekdaprov Jatim.
Ketiga Gubernur dan DPRD Jatim jangan memaksakan bonekanya untuk mengisi pos jabatan strategis sebagai Sekdaprov Jatim.
Keempat DPRD Jatim harus tegas dan transparan terkait kasus carut marutnya calon Sekdaprov Jatim, sebagaimana fungsi kontrol oleh DPRD Jatim dijalankan.

Kelima ganti susunan Pansel Calon Sekdaprov Jatim agar lebih kompeten.

“Kami sangat menyayangkan Ketua DPRD Jatim bapak Kusnadi memilih no comment alias tidak berkomentar atas dugaan keterlibatan calon Sekdaprov Adhy Karyono dalam pusaran korupsi bansos Kemensos,” sesalnya.

Sholeh berpendapat seharusnya Ketua DPRD Jatim dapat bersuara dan menyikapi hal tersebut karena merupakan salah satu tugas dan kewajibanya sebagai kontrol terhadap kinerja Pemprov Jatim.
“Kami tidak ingin nantinya bibit koruptor menjabat sebagai Sekdaprov Jatim,” tegasnya.
Sampai aksi Japas selesai digelar, tidak ada satupun pihak dari Gubernur Jatim yang menemui mereka.

Dikonfirmasi seusai aksi, Sholeh mengaku kecewa karena tidak ada pihak dari Gubernur Jatim yang menerima mereka untuk menampung tuntutan dari Japas tersebut.

“Ada apa ini kok semua pejabat terkait terkesan diam dan mengabaikan aspirasi masyarakat. Kita rencana demo lagi sampai tuntutan didengar dan duduk bersama mencari solusi yang terbaik untuk kepentingan masyarakat Jatim,” ujarnya.
Ia juga mengatakan sebelumnya Japas pada tanggal 8 April 2022 sudah menyurati Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dengan tembusan Gubernur, Ketua DPRD dan Pansel Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Sekdaprov Jatim perihal permohonan evaluasi seleksi calon Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Jatim.“Namun sampai sekarang ini kami juga belum mendapat balasan atau jawaban,” pungkasnya. (Yud)