Pasuruan, Pojok Kiri.
Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa meminta kepada seluruh Kepala Daerah, baik Bupati/ Walikota di seluruh Jawa Timur untuk melakukan percepatan pemberian bantuan kepada masyarakat. Hal tersebut disampaikan menyusul bantuan yang telah didistribusikan hingga saat ini masih belum terserap sepenuhnya.
Bantuan Pangan Non Tunai (BTNT) tahun 2020 dan 2021 masih tersalurkan sekitar 50 persen. Atau yang masih kurang dari 50 persen dari yang harus direalisasikan. Selanjutnya, alokasi Bansos senilai Rp 1,233 Triliun masih terserap 21,66 persen. Maka dari itu, Gubernur meminta agar segera ditindaklanjuti untuk kemudian segera dilaporkan kepada Pemerintah Provinsi.
“Masih ada data yang belum sesuai dengan realisasinya, seperti penyaluran bansos yang didata masih rendah. Tapi Bupati/ Walikota menyampaikan sudah ada penyaluran. Mohon untuk data segera di input”, kata Khofifah pada saat Rapat Koordinasi secara Virtual pada hari Kamis (22/7/2021) kemarin.
Selanjutnya, Gubernur menyampaikan bahwa tingkat kemiskinan pedesaan di Jawa Timur saat ini sudah mengalami penurunan. Salah satu penyangga yang menunjang kehidupan di desa adalah BLT Dana Desa. Namun realisasi Dana Desa mengalami penurunan dari bulan ke bulan. Oleh karena itu, Gubernur Jawa Timur meminta kepada semua pihak untuk segera menuntaskan penyaluran bantuan seperti Bansos, BTNT dan BLT.
“September BPS akan turun ke lapangan untuk mengecek data kemiskinan yang ada di Jawa Timur. Saya harapkan, bulan Agustus nanti semua bantuan sudah tersalurkan. Sehingga pemenuhan kebutuhan di masyarakat desa bisa tercukupi”, pintanya.
Lebih lanjut, Gubernur Jawa Timur juga menyampaikan untuk bantuan Jaring Pengaman Sosial (JPS) Kabupaten/Kota masih terealisasi 26,3 persen. Sehingga harus dilakukan percepatan penyaluran JPS sebagai salah satu langkah untuk memberikan rasa keamanan kepada masyarakat. Terutama saat menghadapi PPKM Darurat atau PPKM Level 3 dan 4 sebagai penguatan ekonomi di tiap daerah.
Diakhir arahannya, Gubernur kembali mengingatkan kepada Bupati/ Walikota untuk mengecek data penyaluran bantuan. Tujuannya, mengetahui berapa KBM yang sudah menerima dan belum menerima bantuan. Harapannya, semua KBM penerima bantuan sudah mendapatkan bantuan dari pemerintah pada saat melaksanakan PPKM. (Ony/Eka).
