Pasuruan, Pojok Kiri.
Kenaikan signifikan kasus Covid-19 yang terjadi di tanah air saat ini dikarenakan beberapa faktor, kurang patuhnya masyarakat terhadap protokol kesehatan adalah penyebab utamanya. Hal itu juga yang terjadi di Kabupaten Pasuruan dalam beberapa pekan terakhir.
Berdasarkan pantauan Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten Pasuruan, masyarakat mulai merasakan kejenuhan dan abai terhadap pelaksanaan protokol kesehatan. Hal itu terlihat di tempat-tempat umum. Di pasar misalnya, masih banyak pedagang maupun pembeli yang tidak memakai masker. Demikian pula masih dijumpainya kerumunan di kelompok-kelompok masyarakat. Juga banyak diantaranya yang berwisata dan tidak patuh dalam menerapkan protokol kesehatan.
Tingginya mobilitas masyarakat setelah pasca libur Lebaran tahun ini juga menyumbang penyebab terjadinya peningkatan jumlah kasus Covid-19. Banyak orang bepergian justru setelah diberlakukannya penyekatan, karena dianggapnya sudah bebas melakukan perjalanan antar daerah.
Kondisi tersebut semakin diperparah dengan masuknya varian virus baru Covid-19 akibat mutasi virus baru yang dikenal varian Delta dari India. Belum lagi munculnya klaster baru seperti klaster keluarga dan klaster tenaga kesehatan (nakes) Rumah Sakit dan Puskesmas. Berikut klaster hajatan dan takziyah yang diketahui berakibat pada terjadinya penyebaran dan penularan virus Corona di masyarakat.
Lantas bagaimana upaya pengendalian dan pencegahan penularannya yang terus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
Dengan sosialisasi secara terus-menerus tentang protokol kesehatan dan percepatan pelaksanaan vaksinasi di masyarakat sudah barang tentu tak pernah luput dari perhatian. Bahkan semakin ditingkatkan frekuensinya. Demikian pula pemeriksaan rapid antigen gratis bagi para santri Kabupaten Pasuruan yang akan kembali ke pondok beberapa waktu lalu. Total ada 18.225 santri yang telah dites rapid.
Upaya preventif mengantisipasi lonjakan kasus juga semakin intens dilakukan. Tidak hanya melibatkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan saja, melainkan juga dengan menggandeng jajaran Forkopimda, tokoh agama dan masyarakat. (Ony/Eka).
