Pasuruan , Pojok Kiri –
Dugaan kasus kekerasan terhadap tujuh siswa serta dugaan pelecehan seksual terhadap dua siswi di SDN Krapyak Rejo 1 Kota Pasuruan terus menjadi sorotan. Kali ini, Pembina/Pengurus Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kota Pasuruan, Wahyudi Tri W, angkat bicara dan meminta agar persoalan tersebut tidak berhenti sebatas polemik maupun penyelesaian internal sekolah.
Wahyudi secara tegas meminta para orang tua yang anaknya diduga menjadi korban agar segera menempuh jalur hukum dengan membuat laporan resmi ke kepolisian.(18/11/2026)
Menurutnya, laporan polisi merupakan langkah penting agar dugaan perbuatan oknum guru berinisial AI tersebut dapat diusut secara objektif, profesional, dan transparan. Dengan proses hukum, kebenaran atas dugaan kekerasan terhadap tujuh siswa dan dugaan pelecehan seksual terhadap dua siswi dapat terungkap berdasarkan pemeriksaan serta alat bukti yang sah.
"Saya meminta agar orang tua korban segera membuat laporan ke kepolisian. Apabila membutuhkan pendampingan, kami dari LPA Kota Pasuruan siap mendampingi. Jangan sampai persoalan ini dibiarkan tanpa kejelasan. Melalui laporan polisi, nantinya bisa terungkap apakah dugaan perbuatan tersebut benar terbukti atau tidak," tegas Wahyudi Tri W.
Ia menegaskan, dugaan kekerasan dan pelecehan seksual terhadap anak bukan persoalan sepele. Apalagi, lingkungan sekolah seharusnya menjadi tempat yang aman bagi anak untuk belajar, berkembang, dan mendapatkan perlindungan, bukan justru menjadi tempat munculnya dugaan tindakan yang dapat mengancam keselamatan serta masa depan peserta didik.
Wahyudi juga menyoroti pentingnya langkah preventif dari pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan yang berkaitan dengan perlindungan anak.
Menurutnya, sosialisasi dan edukasi mengenai perlindungan anak harus lebih sering diberikan kepada para guru, tenaga pendidik, serta seluruh pihak di lingkungan sekolah. Pemahaman tentang batasan interaksi dengan peserta didik, pencegahan kekerasan, pelecehan seksual, hingga mekanisme pelaporan harus menjadi perhatian serius.
"Yang perlu digarisbawahi, pemerintah dan seluruh stakeholder terkait perlindungan anak harus lebih sering melakukan sosialisasi kepada para guru atau tenaga pendidik. Jangan hanya bergerak ketika sudah muncul kasus. Pencegahan harus dilakukan sejak dini agar anak-anak benar-benar mendapatkan perlindungan di lingkungan pendidikan," tambahnya.
Kasus yang mencuat di SDN Krapyak Rejo 1 ini menjadi pengingat bahwa pengawasan terhadap lingkungan pendidikan tidak boleh hanya sebatas formalitas administratif.
Dinas Pendidikan, pihak sekolah, pemerintah daerah, serta lembaga perlindungan anak perlu memastikan adanya mekanisme pencegahan, pengaduan, dan penanganan yang berpihak pada kepentingan terbaik anak.
Jika dugaan tersebut terbukti, proses penegakan hukum harus berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan. Sebaliknya, seluruh pihak juga harus menghormati asas praduga tak bersalah selama proses pemeriksaan berlangsung.
Satu hal yang tidak boleh diabaikan: keselamatan, pemulihan psikologis, kerahasiaan identitas, dan masa depan anak-anak yang diduga menjadi korban harus menjadi prioritas.
Jangan sampai keberanian anak dan orang tua untuk mengungkap dugaan kekerasan justru terhenti karena minimnya pendampingan dan lemahnya respons pihak terkait.
POJOK KIRI menegaskan, sekolah harus menjadi ruang aman bagi anak. Dugaan kekerasan dan pelecehan seksual tidak boleh ditutup-tutupi, tetapi harus ditangani melalui mekanisme yang benar, transparan, dan berpihak pada perlindungan anak.(Tri/yus)
