PASURUAN , Pojok kiri– Pengadaan Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba pada Dinas Sosial (Dinsos) Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2023 menjadi sorotan. Pasalnya, pengadaan yang mengusung nominal angka fantastis senilai Rp362.258.000 tersebut disinyalir mengalami ketidaksesuaian peruntukan di lapangan.
Berdasarkan data Rencana Umum Pengadaan (RUP) dengan Kode Paket 43515397, uraian pekerjaan secara tegas menyebutkan peruntukan untuk "Ternak Perah". Spesifikasi teknis yang tertera mencakup:
- Kambing Perah Peranakan Etawa Jantan (Umur >24 – 48 Bulan)
- Sapi Perah Jantan (Umur >18 – 24 Bulan)
Namun, muncul dugaan kuat di masyarakat bahwa realisasi hewan ternak yang dialokasikan dari anggaran APBD Kota Pasuruan TA 2023 tersebut justru dijadikan hewan sembelih, bukan dikembangkan sebagai ternak perah produktif.
Sumber dana paket pengadaan barang ini terbagi menjadi dua alokasi pagu APBD 2023, yakni senilai Rp90.020.000 dan Rp272.238.000, dengan metode pemilihan E-Purchasing.
Pemanfaatan barang/jasa ini tercatat berlangsung sepanjang tahun 2023 (Januari–Desember 2023). Perubahan fungsi dari ternak perah/produktif menjadi hewan sembelih tentu menuai pertanyaan besar terkait pengawasan pelaksanaan hibah serta akuntabilitas penggunaan uang negara di lingkungan Dinsos Kota Pasuruan.
Dugaan alih fungsi bantuan hibah ini dinilai mencederai tujuan program pemberdayaan dan bantuan sosial masyarakat. Pihak-pihak terkait, baik Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) maupun instansi penegak hukum, didorong untuk segera melakukan audit teknis dan klarifikasi terbuka guna memastikan apakah terdapat unsur kerugian keuangan negara atau pelanggaran petunjuk teknis pelaksanaan hibah.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Dinas Sosial Kota Pasuruan belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan ketidaksesuaian realisasi bantuan ternak tersebut di lapangan.(Cus/yus)
