Pasuruan, Pojok Kiri
Melalui forum musyawarah, pemerintahan desa Kepulungan menggelar musyawarahdesa untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP) tahun 2025 dan daftar usulan Rencana Kerja Pembangunan (DU-RKP) untuk tahun 2026, Selasa (9/9/2025) di kantor desa Kepulungan kecamatan Gempol. Kegiatan ini melibatkan seluruh komponen masyarakat desa, antara lain:
Pemerintah Desa (Kepala Desa dan perangkat desa), Badan Permusyawaratan Desa (BPD),
Tokoh masyarakat (RT, RW, tokoh agama, tokoh masyarakat), Unsur masyarakat lainnya (LPMD, TP-PKK), Perwakilan dari pemerintah Kecamatan dan instansi terkait (Babinsa, Bhabinkamtibmas, Pendamping Desa). Untuk menyepakati prioritas dan kebutuhan pembangunan desa yang akan dibiayai oleh berbagai sumber dana.
Kepala Desa Kepulungan, Didik Hartono mengatakan, pemerintah desa sebelum ini sudah menampung usulan-usulan prioritas yang masuk melalui para kepala dusun melalui forum Musdus, yang selanjutnya di godok lagi melalui forum Musrenbangdes hari ini, dalam rangka penyusunan rencana pembangunan daerah tahun 2025 yang nantinya akan diusulkan pada Musrenbang tingkat Kecamatan.
"Alhamdulillah, kita telah melaksanakan Musrenbang tingkat desa, yang sebelumnya pada bulan juli 2025 kita sudah melaksanakan musyawarah Dusun (Musdus), Jaring aspirasi masyarakat melalui BPD, dan yang terbaru ini kita sudah koordinasi, kita lakukan pra musyawarah Dusun yang di hadiri stakeholder, juga Babinsa, Bhabinkamtibmas. "ungkap Didik.
Dari sisi hukum, Didik menuturkan bahwa sejak
turunnya permendes Nomor 10 tahun 2025 tentang mekanisme persetujuan pembiayaan, komposisi KDMP koperasi Desa merah putih 30% , ketahanan pangan 20%, stanting 15%. "Kalau dihitung-hitung operasional desa tinggal sedikit. Memang Dana Desa itu untuk desa, namun Pagu ini ditentukan untuk pusat. Tapi kita tetap optimis, kita masih punya Pemkab, Pemprof, dan pusat, "Ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut Didik Hartono mengaku masih punya hutang janji saat kampanye dalam isian visi-misinya dulu terkait Prona yang belum terealisasi.
"Satu hutang saya itu masalah prona dalam visi-misi saya, namun sampai sekarang belum terealisasi, tapi kita tetap upaya untuk mengajukan 3000 PTSL, "tuturnya.
Didik menginginkan ada dukungan dari segala stakeholder. "Ayo berperan, Ojo baperan. Saya butuh pemuda pencari solusi bukan pemuda pencaci maki."ucapnya.
Didik juga menegaskan komitmennya dalam menyelaraskan Program pembangunan dari hilir sampai ke pusat, kontribusi terbaik untuk pembangunan desa dalam mendukung program Asta Cita yang dicanangkan Presiden Prabowo.
Untuk mencapai tujuan tersebut, melalui Musyawarahdesa tahun ini, Didik Hartono memprioritaskan pembangunannya yaitu "taman edukasi" di dusun Tuguhsari, termasuk seputar perbaikan infrastruktur, pertanian, kesehatan, serta pemberdayaan masyarakat, "terangnya usai memimpin Musdes di kantor Desa Kepulungan. (Syafii/Yus).
