MAKI Jatim Galang Petisi dan Rencana Demo Besar.
 |
| Ketua LSM MAKI Jatim Heru Satriyo (tengah) saat kegiatan rilis pengisian jabatan Sekdaprov Jatim (dok) |
Surabaya, Pojok Kiri
Surabaya Penolakan dari berbagai kalangan masyarakat terhadap calon Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur (Sekdaprov Jatim) Adhy Karyono karena diduga terlibat korupsi bantuan sosial Kementerian Sosial (bansos Kemensos) semakin kencang terdengar.
Kabar terbaru, LSM Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) telah menggalang petisi dan berencana melakukan aksi demo besar untuk menolak Adhy Karyono sebagai calon Sekdaprov Jatim.
“Saat ini petisi kami awali di change.org untuk di media sosial (medsos). Kemudian untuk petisi secara langsung Insya Allah kami akan gelar minggu depan setelah aksi demo besar dengan target 10 ribu tanda tangan,” kata Ketua MAKI Jatim, Heru Satriyo kepada Pojok Kiri, Kamis (21/4/2022).
Heru, panggilan karibnya, mengatakan dari awal MAKI Jatim memang sudah konsisten menolak Adhy Karyono dari mulai pembukaan pendaftaran dan assesmen, kemudian lolos tahap administrasi atau tahap kedua.
“Ketika lolos tahap kedua, kami sudah memberikan statemen jelas, bahwa pasti Adhy Karyono akan lolos pada tahap ketiga,” ungkapnya.
Berkaitan korupsi bansos Kemensos, Heru menegaskan apapun klarifikasi Adhy Karyono, tetap yang bersangkutan menerima hibah fee tersebut walaupun dikemas dalam sebuah judul dana talangan operasional kegiatan.
“Dana ini bukan 1-5 juta, tetapi Rp 550 juta diluar anggaran Kemensos, ini khan luar biasa. Artinya dia (Adhy Karyono) tahu itu uang korupsi dan dia menerima itu, meski sudah dikembalikan ke KPK,” bebernya.
Hal-hal lain yang menjadi dasar penolakan MAKI Jatim menurut Heru seperti Adhy Karyono bukan orang Jatim, tidak pernah menjalin komunikasi dan tidak pernah bekerja di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lingkungan Pemprov Jatim.
 |
| Petisi yang digalang MAKI Jatim melalui laman www.change.org |
“Artinya kita harus paham bahwa tahun 2023-2024 adalah tahun politik. Sehingga Adhy Karyono menurut dugaan kami karena berasal dari Jakarta di luar Jatim, bila nantinya terpilih akan menjadi boneka alat politik untuk kepentingan politik di tahun 2024,” tandasnya.
Paling utama lanjut Heru, penolakan Adhy Karyono sebagai calon Sekdaprov Jatim itu adalah ungkapan sayang MAKI Jatim kepada Gubernur Jatim bahwa pejabat Eselon II Pemprov Jatim sangat berkualitas, ditunjukkan dengan hasil yang lolos di tahap akhir tim Panita Sela (Pansel) ada tiga yakni Nurkholis, Djumadi dan Adhi Karyono.
“Harapan kami maksimalkan potensi calon yang dari Jatim karena tahun 2023-2024 adalah tahun politik dan Jatim harus kondusif. Tetap barometer politik nasional ada di Jatim,” pintanya.
MAKI Jatim sambung Heru juga sudah berkirim surat kepada Tim Penilai Akhir yakni Wakil Presiden, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Menteri Pendayagunaan dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) dan Gubernur Jatim untuk menyampaikan materi penolakan.
“Insya Allah mereka mendengarkan dengan baik apa yang menjadi keberatan dari MAKI Jatim,” pungkasnya optimistis.
Sampai berita ini diturunkan Pojok Kiri terus berupaya konfirmasi kepada Adhy Karyono yang saat ini menjabat Staf Ahli Mensos tentang penolakan dirinya sebagai calon Sekdaprov Jatim dari sejumlah pihak karena diduga terlibat dalam pusaran korupsi bansos. (Yud)
