Pasuruan,Pojok Kiri –
Dugaan pesta minuman keras (miras) di lingkungan Balai Desa Sekarputih, Kecamatan Gondangwetan, Kabupaten Pasuruan, menuai sorotan tajam. Video yang diduga memperlihatkan sejumlah perangkat desa mengonsumsi miras, bahkan disebut mengenakan seragam dinas, memantik kemarahan publik dan mempertanyakan etika aparatur pemerintahan desa.(20/11/2026)
Persoalan ini bukan sekadar pelanggaran kepatutan. Jika terbukti dilakukan di lingkungan kantor desa, terlebih saat jam pelayanan, tindakan tersebut patut diperiksa sebagai dugaan pelanggaran disiplin dan penyalahgunaan fasilitas pemerintahan.
Kasus ini dibahas dalam audiensi bersama Camat Gondangwetan, Agus Hariyanto, A.Md.LLAJ, S.E., M.M., dan jajaran Muspika, Jumat (20/11/2026). Namun, audiensi belum menghasilkan keputusan konkret. Ketidakhadiran Kepala Desa Sekarputih dan Inspektorat menjadi catatan tersendiri.
Ketua LSM Trinusa Pasuruan Raya, Erik, menyampaikan bahwa pihaknya menerima pengaduan masyarakat disertai bukti video dan telah melayangkan surat resmi dengan mencantumkan nama perangkat desa yang diduga terlibat.
Ironisnya, dalam audiensi tersebut, tiga perangkat desa yang menjadi sorotan turut hadir dan berdasarkan keterangan dalam forum mengakui bahwa sosok dalam video tersebut adalah mereka.
Hanan menyayangkan apabila persoalan sebelumnya hanya diselesaikan melalui teguran lisan tanpa dokumentasi administrasi yang jelas.
"Saya menyayangkan desa hanya menegur secara lisan, tidak membuat surat secara tertulis. Mohon Ibu Sekdes memberikan SP1 dan SP2 biar ada bukti administrasi," tegas Hanan.
Ia juga mendesak agar pemeriksaan dilakukan secara menyeluruh, mulai dari kronologi, waktu kejadian, pihak yang terlibat, hingga dugaan penggunaan lingkungan kantor desa untuk aktivitas konsumsi miras.
Bahkan, dugaan adanya minuman oplosan dalam video turut disampaikan, meskipun hal tersebut masih membutuhkan pemeriksaan dan pembuktian pihak berwenang.
"Kami akan mengawal kasus ini sampai selesai dan akan menyurati Bupati Pasuruan untuk memberikan sanksi tegas," kata Hanan.
Kini, perhatian publik tertuju kepada Camat Gondangwetan, Inspektorat, DPMD hingga Bupati Pasuruan. Jangan sampai persoalan yang menyangkut nama baik pemerintahan desa hanya berakhir dengan teguran lisan dan janji tindak lanjut tanpa kejelasan.
Inspektorat harus segera melakukan pemeriksaan dan memastikan fakta sebenarnya. DPMD perlu menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan, sementara Camat harus memastikan proses penanganan di tingkat kecamatan berjalan sesuai ketentuan.
Bupati Pasuruan juga diminta memastikan adanya evaluasi dan tindakan administratif apabila dugaan pelanggaran terbukti.
Balai desa adalah fasilitas pelayanan masyarakat, bukan tempat untuk aktivitas yang bertentangan dengan etika aparatur. Publik berhak mengetahui apakah dugaan tersebut benar-benar diperiksa dan bagaimana hasil penanganannya.
Jangan sampai masyarakat hanya disuguhi audiensi, sementara pertanggungjawaban atas dugaan pelanggaran justru tidak pernah jelas.(Tri/yus)
