 |
| Anas Karno, Wakil Ketua Komisi B DPRD Kota Surabaya |
Surabaya, Pojok Kiri
Wakil Ketua Komisi B DPRD Kota Surabaya merasa khawatir iklim investasi di Kota ini terpengaruh dengan mencuatnya kasus dugaan mafia perizinan yang dilakukan oleh oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan (Dinkopdag) Kota Surabaya.
"Ini bisa jadi potret buruk citra pelayanan perizinan di Kota Surabaya," kata Anas Karno, Rabu (8/6/2022) di ruang Komisi B.
Legislator yang memang membidangi perekonomian ini menyampaikan bahwa kasus tersebut seakan mencederai upaya pemulihan ekonomi dan integritas pelayanan yang dibangun oleh Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi agar Kota Surabaya kembali bangkit dari dampak pandemi covid-19.
“Ditengah semangat membangkitkan ekonomi, dan pemulihan investasi ternyata muncul kasus seperti ini (mafia perizinan). Ini dikhawatirkan akan berpengaruh terhadap citra Kota Surabaya dimata Investor,” terangnya.
Politisi PDI Perjuangan ini meminta kepada Dinkopdag untuk lebih mengoptimalkan kembali upaya sosialisasi tentang kemudahan perizinan dan investasi di Surabaya agar dapat mengembalikan kepercayaan publik.
“Karena saat ini ekonomi kita sangat membutuhkan topangan investasi dari para pengusaha yang berbisnis sehingga perekonomian bisa tumbuh lagi dan para pengusaha ini juga bisa berkontribusi kepada Kota Surabaya,” harapnya.
Anas menegaskan bahwa optimalisasi sosialisasi tersebut harus segera dilakukan agar stigma yang ada dimasyarakat tentang sulitnya perizinan itu bisa dihapus.
“Kalau Saya lihat sebenarnya perizinan itu Stigma perizinan yang sulit inilah yang menjadi stimulus munculnya oknum yang menjadi mafia perizinan. Upaya sosialisasi ini banyak sekali sarananya. Baik secara konvensional maupun digital,” paparnya.
Mantan Salesman dan praktisi hukum ini menyatakan, upaya pengawasan juga dibarengi dengan peningkatan integritas sebagai pelayan masyarakat, sehingga tidak terjadi dikemudian hari.
“Menurut Saya, perizinan itu sebenarnya sangat mudah, sudah ada platform yang terintegritas dan terkoneksi dengan baik seperti aplikasi SSW. Tinggal Pengawasan dalam sebuah pelayan perizinan dan Integritas sebagai seorang pelayan publik yang harus ditingkatkan,” tutupnya. (and)
