Pasuruan, Pojok Kiri
Legislatif mendorong agar Pemkab Pasuruan memperhatikan kesejahtaraan operator system informasi kesejahteraan sosial next generation (SIKS-NG) di desa. Agar para operator desa ini, bisa bekerja maksimal.
Pasalnya, honor yang diterima mereka begitu rendah. Hanya Rp 50 ribu per bulannya. “Dengan honor tersebut, bisa untuk makan apa selama sebulan,” kata Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Pasuruan, Ruslan.
Menurut Ruslan, Pemkab perlu untuk memperhatikan kesejahteraan operator system informasi kesejahteraan di tingkat desa. Agar, mereka bisa menyajikan data valid di lapangan. Tidak hanya menggantungkan data yang diberikan pihak pemerintah desa.
Sebab, dengan menggantungkan data dari pemerintah desa, mereka bisa tidak independen. Dan cenderung memihak pemerintah desa. Akhirnya, data yang diberikan invalid. “Ini pernah kami temukan di salah satu desa di Purwosari. Orangnya punya mobil tapi masuk data penerima bansos. Sementara, yang tidak mampu, justru tidak mendapat bantuan apa-apa,” sindirnya.
Karena itu, ia berharap ada kesejahteraan untuk operator desa. Seperti di Sidoarjo. Honor pendamping desa, bisa Rp 500 ribu per bulannya. Seharusnya, Pemkab Pasuruan juga bisa.
Kepala Dinsos Kabupaten Pasuruan, Suwito Adi menyampaikan, besaran honor operator desa, disesuaikan dengan kemampuan anggaran. Karena sebenarnya, honor operator desa tersebut, juga melekat pada pemerintah desa. Sehingga, ada pembayaran honor juga di tingkat desa.
“Desa punya kewajiban untuk mengentri data DTKS dan yang lainnya. Jadi punya tanggung jawab, untuk membayar opetarot desa,” jelasnya.
Upaya kenaikan honor tersebut, sebenarnya sudah pernah dilakukan. Hingga Rp 250 ribu per bulan. Tapi, tidak mampu terealisasi karena terbentur kemampuan anggaran.(yus)
