Pasuruan, Pojok Kiri
Aktivis Pasuruan timur dan barat bersatu membentuk Forum Transparansi Pasuruan (Fortrans), di Tamandayu kecamatan Pandaan, pada Jum'at (13/06/2025), dalam rangka meningkatkan kontrol sosial soal dinamika perjalanan pemerintah Kabupaten Pasuruan yang dianggap memprihatinkan.
Lujeng Sudarto sebagai Koordinator aktivis mengatakan, " forum ini kita bentuk dengan nama Fortrans " ucapnya.
Tujuan dari forum ini adalah untuk memberikan kritik terhadap tata kelola pemerintahan supaya lebih transparan dan akuntabel. Untuk itu Dalam forum itu diprakarsai dua tokoh aktivis handal pasuruan, Lujeng mewakili Pasuruan barat dan Ismail Maky mewakili Pasuruan timur.
Dikarenakan menurut Lujeng; proses penganggaran yang sudah konstitusional yang melibatkan Timgar dan Banggar banyak terjadi rasionalisasi dengan dalih efisiensi. Dan ironisnya fungsi kontrol dari DPRD juga relatif tidak jalan, bahkan cenderung transaksional.
Coba liat dana pokir untuk kegiatan kesenian dan sejenisnya apakah berkorelasi dengan upaya peningkatan IPM Kabupstrn Pasuruan.
Jika masalah-masalsh tersebut dibiarkan, maka yang terjadi adalah pemerintah daerah dan DPRD menjadi jauh dari kepentingan rakyat.
Sementara Ismail Maky menjelaskan bahwa dalam pengelolahan anggaran dan kebijakan pemerintah belum mampu menjelaskan kepada publik secara transparan terkait efisiensi.
Misalkan untuk perkembangan infrastruktur, peningkatan pendidikan atau kesejahteraan ekonomi masyarakat dan lainya, itu harus dijelaskan kepada publik.
" Kalau eksekutif tidak mampu menjelaskan kepada legislatif terkait efisiensi itu, apalagi kepada masyarakat " jelas dia.
Oleh karena itu dengan dinamika tersebut para aktivis itu merasa tergugah melihat roda pemerintahan di Kab. Pasuruan yang dianggap memprihatinkan tersebut. Ia mengajak agar para aktivis di Pasuruan untuk bangun, karena akhir ini aktivis di seakan-akan mati suri.
" Ini kesempatan bagi seorang aktivis untuk bangkit jangan tidur " pungkas maky.(Syafii/Yus).
